Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, dianggap tetap akan menjalankan tugasnya di DPR setelah sebelumnya menyatakan ingin mengundurkan diri. Keputusan ini muncul setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menolak pengunduran dirinya karena dianggap tidak ada permohonan resmi untuk mundur.
Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan oleh MKD, disebutkan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukannya, kecuali pernyataan kontroversial yang sempat viral pada awal 2025. Penilaian MKD menunjukkan bahwa Saraswati tidak mendapatkan tekanan atau pelaporan terkait tindakannya.
Keputusan MKD diterima tanpa adanya pernyataan dari Saraswati terkait mundurnya yang sempat menjadi bahan perbincangan publik. Fraksi Partai Gerindra kemudian menyatakan akan memproses keputusan tersebut dan berkomunikasi lebih lanjut mengenai status keanggotaan Saraswati di DPR.
Rentetan Peristiwa yang Menghantui Rahayu Saraswati
Pernyataan yang membuatnya menjadi sorotan adalah ajakan untuk berwirausaha daripada mengandalkan pemerintah, yang dianggap tidak sensitif di tengah situasi tertentu. Selama periode demonstrasi pada Agustus 2025, ungkapan tersebut mengalami pemotongan konteks, sehingga menimbulkan reaksi tajam dari masyarakat.
Saraswati pernah meminta warga untuk menumbuhkan kreativitas dan menjadi pengusaha. “Jika memiliki kreativitas, ciptakan pekerjaan alih-alih mengeluh,” ungkapnya dalam pernyataan yang membuat ramai publik. Hal ini dinilai sebagai bentuk tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi.
Perkembangan selanjutnya membawa Saraswati pada sebuah titik keputusan, di mana pada tanggal 10 September, ia menyatakan mundur dari keanggotaan DPR melalui media sosial. Dalam pernyataannya, ia meminta maaf atas kata-kata yang diucapkannya sebelumnya.
Respon MKD dan Tindakan Selanjutnya
MKD menegaskan bahwa keputusan mereka bersifat final dan telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum serta tata beracara. Penilaian menyeluruh dilakukan dengan merujuk pada surat keterangan dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra, yang menegaskan bahwa Rahayu tetap menjadi anggota DPR.
Dalam rapat yang diadakan oleh MKD, mereka menegaskan bahwa tidak ada laporan pelanggaran terkait Saraswati, sehingga keputusan untuk mempertahankannya di kursi DPR tidak bisa diganggu gugat. Sebuah langkah yang dipandang strategis untuk menjaga stabilitas internal partai.
Fraksi Gerindra pun langsung mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya. Sekretaris Fraksi, Bambang Haryadi, mengungkapkan akan segera berdiskusi dengan MKD serta Rahayu untuk menindaklanjuti keputusan ini.
Dampak Publik dan Respons Sosial
Pernyataan Saraswati mengenai kewirausahaan menjadi bumerang ketika banyak kalangan menilai ungkapan tersebut tidak peka. Reaksi dari masyarakat dan media sosial pun sangat beragam, dengan sebagian besar mengkritik ketidakpekaannya terhadap penderitaan rakyat saat itu.
Kemunculan pernyataan yang dianggap merendahkan menjadi tambahan masalah dalam karier politiknya. Beberapa elemen masyarakat menilai sikapnya mencerminkan minimnya pemahaman terhadap kondisi riil yang dihadapi masyarakat saat ini.
Namun, ada juga yang mempertahankan pandangannya, terutama kalangan muda yang ingin berwirausaha. Ini menjadi topik diskusi hangat antara pro dan kontra, menciptakan polaritas di antara para pengamat dan pendukung politik.
Persepsi Rahayu dan Konteks Lebih Luas
Saraswati kemudian membuat klarifikasi terkait pernyataannya yang dipersepsikan negatif. Ia berpendapat bahwa tujuan pernyataannya bukanlah untuk merendahkan masyarakat, melainkan untuk memberikan inspirasi positif kepada generasi muda agar lebih mandiri.
Di sisi lain, publik terus memberikan tekanan terhadap sikap pemimpin dan politisi, sehingga penting bagi mereka untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pendapat yang menyangkut kondisi sosial. Rahayu menyatakan bahwa ia ingin menegaskan kembali misinya untuk membantu masyarakat, bukan sebaliknya.
Situasi ini menggambarkan betapa sensitifnya lembaga-lembaga politik dengan pengaruh media sosial yang cepat. Setiap pernyataan publik harus dipikirkan dengan matang karena bisa berbalik menjadi kritik tajam dari masyarakat.
