Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menyusun program dan kebijakan dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini disampaikan menyusul adanya pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yang berpotensi memengaruhi berbagai program lokal.
Arse menyebutkan banyak potensi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan, salah satunya melalui perbaikan tata kelola. Dia percaya bahwa dengan strategi yang tepat, pemerintah daerah bisa lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dana dari pusat.
Pentingnya rasionalisasi dalam anggaran menjadi sorotan dalam perbincangan ini. Menurut Arse, banyak program yang seharusnya tidak perlu ada, sementara kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya dipenuhi. Oleh karena itu, prioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Urgensi Efisiensi dalam Belanja Daerah
Belanja daerah yang sering mengalami kebocoran menjadi isu penting dalam pengelolaan anggaran. Arse menyatakan bahwa ini harus menjadi perhatian utama agar anggaran benar-benar sampai pada sasaran yang diinginkan. Misalnya, adanya pembangunan pagar di antara kantor negara dianggap tidak efisien.
Dia menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan kembali program-program yang ada untuk memastikan bahwa semua pengeluaran adalah untuk kepentingan masyarakat. Rasionalisasi anggaran sangat diperlukan untuk menghindari pemborosan.
Lebih jauh lagi, politisi dari Partai Golkar ini juga mengusulkan bahwa optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa menjadi salah satu solusi untuk menghadapi penurunan anggaran. BUMD diharapkan dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi daerah.
Peluang Kerja Sama dengan Sektor Swasta
Kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta, yang dikenal sebagai Kemitraan Pemerintah dengan Swasta (KPS), juga diidentifikasi sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kapasitas keuangan. KPS memungkinkan sektor swasta untuk turut serta dalam penyediaan layanan publik, yang biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Arse menekankan bahwa meski ada penurunan dalam alokasi anggaran, masih terdapat banyak jalan untuk mengatasi tantangan ini. Dia percaya bahwa dengan bekerja sama, daerah dapat menemukan berbagai solusi inovatif untuk memelihara layanan publik yang berkualitas.
Keberanian kepala daerah untuk memahami dan membaca situasi lokal juga sangat diperlukan. Mereka harus mampu mengeksplorasi semua potensi yang ada, serta mencari peluang yang belum dimanfaatkan.
Menjawab Tantangan Penganggaran di Masa Depan
Pemotongan dana transfer ke daerah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menimbulkan banyak pertanyaan. Belum lama ini, pemerintah mengusulkan jumlah anggaran sebesar Rp650 triliun untuk TKD, yang merupakan penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan perintah presiden, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya menambahkan alokasi dana TKD menjadi Rp693 triliun. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan program-program vital untuk masyarakat.
Namun, Arse menyatakan bahwa penambahan ini tidak cukup. Dia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap anggaran yang ada dan fokus pada penggunaan anggaran yang efektif agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
Keberlangsungan pengelolaan anggaran di tingkat daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan kondisi keuangan saat ini. Dengan perubahan yang ada, perlu ada kecermatan dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.
Dengan pendekatan yang strategis, diharapkan pemerintah daerah akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomis yang ada. Arse juga mengingatkan agar kepala daerah tidak hanya berharap pada dana dari pusat, namun juga dapat mencari cara alternatif untuk meningkatkan pendapatan daerah.
