Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 Ma’ruf Amin kembali dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk periode 2025-2030. Ini merupakan masa kedua bagi Ma’ruf Amin dalam posisi penting ini setelah sebelumnya menjabat pada periode 2020-2025.
Keputusan mengenai kepemimpinan ini diambil dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada tanggal 20 hingga 22 November 2025. Hal ini menunjukkan kontinuitas dalam kepemimpinan yang diharapkan mendukung perkembangan organisasi.
Dalam kesempatan tersebut, MUI juga menetapkan posisi ketua umum dan sekjen yang kembali diisi oleh KH Anwar Iskandar dan Buya Amirsyah Tambunan. Penentuan ini dilakukan melalui musyawarah formatur sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku.
Pentingnya Dewan Pertimbangan Dalam MUI
Dewan Pertimbangan MUI memiliki peranan strategis dalam memberi arahan dan pertimbangan yang mendalam terkait isu-isu keagamaan yang berkembang di masyarakat. Dengan pengalaman yang sudah dimiliki, diharapkan kepemimpinan Ma’ruf Amin mampu memperkuat fungsi ini.
Keputusan-keputusan yang diambil oleh Dewan Pertimbangan tidak hanya berdampak pada organisasi MUI, tetapi juga memberikan pengaruh yang luas terhadap masyarakat Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, pemilihan pucuk pimpinan dilakukan dengan sangat hati-hati.
Dewan ini juga berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara berbagai unsur di Indonesia, sekaligus menjadi mediator dalam isu-isu yang sensitif. Dengan latar belakang yang beragam, anggota dewan diharapkan mampu berpikir komprehensif dalam menghadapi tantangan yang ada.
Susunan Pimpinan MUI untuk Periode 2025-2030
Susunan lengkap pimpinan MUI periode ini menunjukkan keberagaman dan kompetensi anggota yang terpilih. Diantaranya adalah nama-nama besar yang telah dikenal luas dalam komunitas Islam di tanah air.
Ketua Dewan Pertimbangan, Ma’ruf Amin, dibantu oleh beberapa Wakil Ketua yang berpengalaman, sehingga diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam organisasi. Setiap posisi diisi oleh individu yang memiliki kapabilitas untuk menangani berbagai aspek keagamaan dengan baik.
Dengan memiliki anggota yang berpengalaman, MUI diharapkan dapat melakukan inovasi yang relevan bagi umat dan menjawab tantangan yang muncul di era modern. Tugas mereka tidak hanya sebatas memberikan fatwa, tetapi juga membangun hubungan saling percaya di antara umat.
Program Kerja Prioritas MUI Ke Depan
MUI di bawah kepemimpinan baru ini dituntut untuk merumuskan program kerja yang jelas dan terarah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Program yang diusulkan oleh pimpinan baru harus mempertimbangkan dinamika sosial dan politik yang ada, agar tidak tertinggal dalam perkembangan zaman. Ini merupakan tantangan sekaligus peluang untuk melakukan terobosan yang diperlukan.
Dalam menyusun program kerja, partisipasi dari masing-masing bidang juga sangat diperlukan. Hal ini untuk memastikan bahwa semua aspek diperhatikan dan diintegrasikan dalam satu kesatuan yang harmonis.
