Pakar hukum tata negara, Herdiansyah Hamzah, yang juga merupakan anggota dari sebuah lembaga hukum terkenal, memberikan kritik tajam terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai bahwa kebijakan mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah indikator kegagalan pemerintah dalam memahami pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945.
Castro, sapaan akrabnya, berpendapat bahwa jika BUMN dipimpin oleh WNA, maka prinsip dasar dari pengelolaan BUMN akan hilang. Menurutnya, hal ini merupakan sebuah kesalahan besar dalam pemahaman mengenai posisi dan peran BUMN dalam konteks ekonomi Indonesia.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pada dasarnya, BUMN adalah simbol kekuasaan negara dan harus dikelola oleh sumber daya manusia Indonesia. Ia menjelaskan, “Konsep BUMN sebagai entitas yang dikelola oleh negara harus dipegang teguh, agar kekuasaan tetap berada di tangan rakyat,” tanpa mempertimbangkan apakah WNA dapat juga diizinkan untuk menduduki jabatan tertentu.
Kritik Terhadap Kebijakan Presiden Prabowo yang Kontroversial
Castro menyatakan bahwa rencana Presiden Prabowo ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kemandirian ekonomi yang selama ini menjadi slogan pemerintahan. Dalam pandangannya, jika langkah ini diteruskan, maka esensi dari Pasal 33 UUD 1945 tentang pengelolaan sumber daya akan tereduksi.
Ia menekankan, “Kemandirian ekonomi yang selama ini dikampanyekan tampaknya hanya sebatas retorika, tidak lebih.” Langkah ini, ungkap Castro, mengisyaratkan adanya inkonsistensi dalam kebijakan yang seharusnya memprioritaskan kepentingan rakyat dan negara.
Sebagai pengingat, Castro juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang menetapkan bahwa pimpinan BUMN haruslah Warga Negara Indonesia. Ia menegaskan bahwa keberadaan aturan ini harusnya menjadi acuan utama dalam pengelolaan BUMN, bukan sebaliknya.
Analisis Terkait Kemampuan dan Kualitas Pimpinan BUMN
Selain masalah hukum, Castro juga membahas isu kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, orang Indonesia sendiri memiliki kompetensi yang tidak kalah dengan WNA dalam hal pengelolaan BUMN. Ia berpendapat bahwa kemampuan anak bangsa seharusnya dapat dioptimalkan tanpa perlu melibatkan pihak asing.
Dalam konteks ini, Castro menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan yang memadai bagi para profesional lokal agar dapat berkontribusi secara maksimal terhadap BUMN. Sebagai langkah strategis, negara juga perlu mendukung pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih berorientasi pada kebutuhan industri.
Dampak Kebijakan Prabowo terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional
Kebijakan Presiden yang baru dikeluarkan dapat berpotensi mengubah arahnya bagi sejumlah sektor di Indonesia. Hal ini juga bisa berimplikasi serius mengenai kepercayaan masyarakat pada pemerintahan saat ini. Apabila publik menyadari bahwa pimpinan BUMN diisi oleh WNA, dampak psikologis terhadap kepercayaan rakyat terhadap BUMN bisa sangat buruk.
Rasa memiliki dan kepercayaan publik terhadap BUMN merupakan salah satu aset penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Ketika pimpinan diambil alih oleh WNA, maka nilai-nilai yang selama ini dijunjung dalam pengelolaan BUMN menjadi diragukan. Hal ini dapat mengguncang fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Castro juga memperingatkan, “Jangan sampai kita hanya mengejar peningkatan angka ekonomi tanpa memikirkan nilai-nilai dasar yang selama ini kita anut.” Dalam jangka panjang, kebijakan ini berpotensi merugikan bangsa dan negara jika tidak ditangani dengan bijaksana.
Kesimpulan dan Rekomendasi untuk Kebijakan Masa Depan
Prabowo Subianto sebagai pemimpin tentunya harus mempertimbangkan pandangan masyarakat yang luas sebelum mengambil langkah yang signifikan seperti ini. Dengan melihat kritik dari berbagai pihak, termasuk dari pakar hukum dan masyarakat umum, seharusnya ada evaluasi ulang atas rencana yang telah dicanangkan.
Rekomendasi yang muncul adalah pentingnya melibatkan WNI dalam semua tingkatan pimpinan BUMN, sembari tetap membuka kesempatan bagi mereka untuk berkolaborasi dengan pihak asing dalam hal transfer ilmu dan teknologi. Hal ini akan menciptakan ekosistem yang lebih sehat bagi perkembangan ekonomi nasional.
Sebagai kesimpulan, Castro menegaskan pentingnya bagi pemerintah untuk berpikir ke depan dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan yang diambil. Pengelolaan BUMN seharusnya tetap berada di tangan yang tepat, demi kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, suara rakyat dapat terjaga dan kedaulatan ekonomi dapat terwujud dengan baik.
