Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Umat Islam (DPP PUI), Raizal Arifin, baru-baru ini mengungkapkan pandangannya mengenai wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Dia mengingatkan bahwa fokus utama negara seharusnya adalah penguatan institusi Polri dan bukan hanya sekadar perubahan struktur kelembagaan yang mungkin tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja kepolisian.
Raizal berpendapat bahwa posisi Polri yang berada di bawah Presiden adalah hasil dari konsensus reformasi yang bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan netralitas dalam kepolisian. Dalam situasi kemanan dan ketertiban, jelasnya, kejelasan garis komando menjadi sangat penting.
“Kita harus memahami bahwa struktur yang ada saat ini bukan hanya reaksi instan, tetapi telah terbukti efektif dalam menjaga stabilitas nasional. Kami percaya ini adalah cara terbaik untuk memastikan respons negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban berjalan efisien,” tambahnya.
Fokus Utama Penguatan Institusi Polri yang Ada
Raizal menekankan bahwa dalam konteks keamanan nasional, struktur yang ada saat ini masih relevan. Selain itu, dia menggarisbawahi bahwa kejelasan komando sangat menentukan efektifnya operasional Polri dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di lapangan.
“Dalam hal ini, kami merasa bahwa struktur yang ada mampu menjaga koordinasi antara berbagai lembaga pemerintahan dan pihak keamanan. Ini menjadi kunci untuk memastikan respons cepat terhadap situasi darurat yang mungkin muncul,” paparnya lebih lanjut.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pemisahan Polri dari kementerian dapat menjaga independensi dalam penegakan hukum. Penempatan tersebut dapat memastikan bahwa kepolisian tidak terpengaruh oleh kepentingan sektoral atau dinamika politik yang sering berubah.
Pentingnya Independensi dalam Penegakan Hukum
Baginya, tujuan utama penegakan hukum adalah untuk menjamin keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Dengan informasi yang bebas dari intervensi politik, diharapkan Polri dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan transparan.
“Kami mendukung penguatan Polri yang fokus pada profesionalisme dan integritas. Kualitas pelayanan kepada masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama daripada sekadar memperbincangkan perubahan struktur,” ujar Raizal.
Dia juga menegaskan bahwa penguatan institusi Polri lebih mendesak dibandingkan perubahan struktural yang bisa mengarah pada ketidakpastian kelembagaan. “Segala kebijakan yang diambil seharusnya berlandaskan semangat islah demi kemaslahatan bersama,” tambahnya.
Menanggapi Pihak yang Menolak Perubahan Struktur
Pernyataan Raizal ini cukup relevan, mengingat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya juga menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Sigit menyebut langkah tersebut dapat melemahkan institusi Polri dan memunculkan keraguan terhadap kekuatan negara.
“Beberapa pihak mungkin melihat ini sebagai langkah maju, tetapi bagi kami, itu adalah kemunduran. Meletakkan Polri di bawah kementerian sama artinya dengan merugikan semua aspek yang telah dibangun selama ini,” tegas Sigit.
Jenderal bintang empat itu bahkan menyampaikan bahwa seandainya harus ada posisi menteri kepolisian, dia akan lebih memilih untuk tetap sebagai Kapolri. “Menjadi menteri kepolisian itu bukanlah tujuan saya, jika perlu saya lebih baik menjadi petani,” ungkapnya.
Kesimpulan Mengenai Posisi Polri dalam Pemerintahan
Secara keseluruhan, posisi Polri dalam tata pemerintahan Indonesia masih menjadi perdebatan hangat. Namun, banyak pihak sepakat bahwa penguatan institusi jauh lebih penting dibandingkan dengan sekadar perubahan struktural yang dapat menimbulkan kekacauan baru.
Ketua Umum DPP PUI pun mengajak semua pihak untuk memikirkan kembali wacana tersebut dengan melihat dari sudut pandang profesionalisme dan efektivitas. PUI berkomitmen untuk mendorong penguatan kepolisian untuk menjadi lebih baik.
“Kita harus bahu-membahu demi kemaslahatan bersama, terutama dalam hal yang berkaitan dengan penegakan hukum yang adil dan transparan. Ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama,” tutup Raizal.
