Kepala Kantor Staf Kepresidenan M. Qodari mengungkapkan visi mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) yang direncanakan menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Penjelasan ini ditujukan untuk memberikan gambaran jelas mengenai tujuan dan fungsi IKN di masa depan, serta untuk menghindari kesalahpahaman mengenai statusnya di antara berbagai aspek pemerintahan dan pemerintahan daerah.
Menurut Qodari, penetapan IKN sebagai ibu kota politik tidak berarti ada pembagian fungsi yang menciptakan ibu kota ekonomi, budaya, atau lainnya. Hal ini penting untuk diingat agar masyarakat memahami bahwa IKN akan menjadi pusat pemerintahan yang utama di Indonesia.
Implicasi Penting IKN sebagai Ibu Kota Politik di 2028
Dalam penjelasannya, Qodari menekankan bahwa konsep ibu kota politik juga mencakup kesiapan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan. Jika tidak ada infrastruktur yang memadai, maka tujuan untuk menjadikan IKN sebagai pusat aktivitas pemerintahan akan sulit terwujud.
Dia menyebutkan bahwa pada tahun 2028, IKN seharusnya memiliki tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga elemen ini sangat penting untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik yang berfungsi dengan baik dan efisien.
Dengan adanya legislatif dan yudikatif, pemimpin eksekutif yang berada di IKN akan memiliki struktur pemerintahan yang terintegrasi. Hal ini akan menghindari kebingungan dalam pelaksanaan tugas dan memberikan kejelasan dalam proses pemerintahan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk IKN
Untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 79 Tahun 2025 yang mengatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Ini mencakup rencana untuk pembangunan kawasan IKN dan pemindahan pusat pemerintahan ke IKN.
Qodari menjelaskan bahwa di dalam peraturan tersebut terdapat rincian lebih lanjut terkait kebijakan pembangunan dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk membuat IKN berfungsi sebagai ibu kota politik. Keseluruhan rencana ini dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan yang akan muncul di masa depan.
Dengan kata lain, pemerintah berusaha memastikan bahwa semua elemen penting terintegrasi dalam pembangunan IKN. Ini termasuk pengembangan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan layanan publik yang memadai untuk mendukung fungsi pemerintahan.
Peran IKN dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
IKN diharapkan dapat menjadi simbol dari kemajuan dan modernisasi bagi Indonesia. Dengan menjadi ibu kota politik, IKN juga akan merefleksikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat serta evolusi sistem pemerintahan di Indonesia. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam menjawab tantangan global yang dihadapi negara.
Pemindahan ibu kota merupakan keputusan strategis yang diambil untuk mendistribusikan aktivitas pemerintahan dengan lebih merata. Tindakan ini diharapkan akan mengurangi beban infrastruktur yang ada di Jakarta dan memberikan kesempatan bagi daerah lain untuk berkembang.
Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa perubahan ini bukan sekedar pemindahan geografis, tetapi juga transformasi sosial dan ekonomi yang lebih luas. IKN diharapkan dapat mendukung pengembangan wilayah lain guna menciptakan kesejahteraan yang merata.
