Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, memberikan kritik tajam terkait rencana evaluasi pemilihan kepala daerah langsung. Ia menyebutkan bahwa usulan untuk mengganti mekanisme pemilihan tersebut dengan DPRD adalah langkah yang sangat berisiko bagi kemajuan demokrasi Indonesia.
Menurut Said, perubahan semacam itu bisa membawa Indonesia mundur ke tahap demokrasi yang lebih lemah. Ia menekankan bahwa masyarakat harus berhati-hati dengan potensi regresi dalam proses demokrasi yang telah dicapai selama ini.
“Kita harus waspada. Setelah banyak kemajuan yang telah diraih, tiba-tiba ingin kembali ke belakang, itu sangat berbahaya,” ujarnya dalam konferensi yang diadakan di Surabaya.
Sejarah dan Signifikansi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia
Pemilihan kepala daerah langsung merupakan bagian dari reformasi demokrasi di Indonesia yang dimulai sejak 2005. Inisiatif ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan pemimpin daerah.
Said menjabarkan bahwa mekanisme pemilihan langsung ini memberi suara kepada rakyat, menjadikannya lebih berimplikasi pada proses pemerintahan. Oleh karena itu, wacana kembali ke pemilihan tak langsung memicu pertanyaan besar tentang arah demokrasi di Indonesia.
Seiring berjalannya waktu, pemilihan langsung telah menunjukkan dampak signifikan pada akuntabilitas pemimpin daerah. Hal ini menjadikan sistem tersebut lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Tantangan dan Problematika dalam Sistem Pemilihan Langsung
Meskipun pemilihan langsung memiliki banyak kelebihan, Said mengakui bahwa sistem ini juga menghadapi beberapa tantangan utama. Biaya politik yang tinggi menjadi salah satu isu yang sering diangkat oleh berbagai kalangan.
Ia menegaskan bahwa alasan biaya tinggi bukanlah satu-satunya faktor untuk mengganti sistem pemilihan yang ada. Pertanyaan berkaitan dengan efektivitas pemilihan melalui DPRD juga patut diperhatikan.
Said berpendapat bahwa mekanisme pemilihan tak langsung belum tentu bebas dari praktik korupsi atau biaya politik yang tinggi. Justru, ini bisa jadi menghadirkan masalah baru yang lebih kompleks.
Pendidikan Politik dan Kualitas Partisipasi Masyarakat
Dalam pandangan Said, masalah utama dalam demokrasi bukan hanya terletak pada sistem pemilihan, tetapi juga pada pendidikan politik yang diterima masyarakat. Edukasi tentang pentingnya partisipasi aktif di dalam pemilu harus ditingkatkan.
Partai politik memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi yang baik mengenai potensi dampak politik uang. Menurut Said, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana memilih pemimpin yang berkualitas.
“Pendidikan politik yang baik akan melahirkan pemilih yang cerdas. Kita tidak bisa hanya fokus pada sistem, melainkan juga pada kualitas pemilih yang ada,” tandasnya.
