Pemerintah berencana untuk mengukur berat dan tinggi badan siswa setiap enam bulan guna menilai efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan bagi peserta didik. Langkah ini diambil setelah Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan 17 kementerian dan lembaga terkait dalam rapat koordinasi untuk mengatasi masalah gizi di kalangan anak-anak.
“Kami telah menyetujui bahwa pengukuran tinggi dan berat badan bagi penerima manfaat gizi akan dilakukan setiap enam bulan,” ujar Menteri Kesehatan dalam konferensi pers. Langkah ini diharapkan dapat memberikan data yang lebih akurat tentang status gizi anak-anak di sekolah.
Menteri Kesehatan menambahkan bahwa data yang diperoleh akan mencakup informasi lengkap mengenai setiap anak, yang akan mempermudah analisis efektivitas program ini. Dengan pemantauan rutin, diharapkan pemerintah dapat mengambil kebijakan berbasis data untuk perbaikan dan pengembangan program selanjutnya.
Kebijakan Pengukuran Gizi di Sekolah-Sekolah
Pemerintah menyatakan bahwa survei gizi nasional akan dilaksanakan setiap tahun untuk mendapatkan gambaran lebih menyeluruh tentang status gizi anak di sekolah. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil dapat berdampak langsung dan positif bagi kesehatan anak-anak.
Survei ini akan melibatkan anak-anak berusia di atas lima tahun, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai perkembangan status gizi mereka. Dengan adanya kebijakan ini, para pengambil keputusan akan lebih memahami kebutuhan nutrisi anak-anak di seluruh wilayah.
Dalam konteks ini, pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG juga akan diperketat. Pemerintah berencana melibatkan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan harapan.
Perlunya Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Makanan
Menteri juga menegaskan pentingnya pengawasan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa. Pengawasan ini tidak hanya mencakup afer kualitas makanan, tetapi juga aspek kebersihan selama distribusi makanan di sekolah.
Kegiatan pengawasan akan dilakukan dengan cara melibatkan unit kesehatan di sekolah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya insiden keracunan makanan di kalangan anak-anak yang dapat menekan efektivitas program MBG.
Pemerintah akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk memfasilitasi pengawasan ini. Misalnya, dilakukan pengecekan terhadap tampilan, bau, dan kondisi fisik makanan sebelum diberikan kepada siswa.
Statistik Keracunan Makanan dalam Program MBG
Satu hal yang perlu dicatat yakni statistik terbaru mengenai kasus keracunan makanan yang terjadi akibat program Makan Bergizi Gratis. Data menunjukkan bahwa per 27 September 2025, telah terjadi 8.649 kasus keracunan yang melibatkan anak-anak.
Kenaikan jumlah korban keracunan ini menunjukkan adanya lonjakan signifikan, dengan tambahan korban sebanyak 3.289 anak dalam dua pekan terakhir. Ini adalah indikator bahwa perhatian terhadap kualitas makanan harus ditingkatkan untuk memastikan keselamatan anak-anak.
Berdasarkan laporan, insiden keracunan makanan paling banyak terjadi di Pulau Jawa, dengan total 45 kasus yang terdata. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
