Pada tanggal 25 September, sekelompok aktivis mahasiswa dan masyarakat setempat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor serta dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka mengungkapkan kekhawatiran terkait kualitas makanan yang disajikan kepada siswa, dengan menemukan beberapa di antaranya dalam kondisi tidak layak konsumsi.
Massa yang berpartisipasi dalam unjuk rasa ini membawa berbagai poster dan spanduk yang menegaskan tuntutan mereka. Pemandangan ini mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan anak-anak di sekolah, terutama yang berkaitan dengan nutrisi dan kualitas makanan yang mereka terima.
Dalam demonstrasi tersebut, mereka menuntut klarifikasi mengenai laporan tentang makanan yang telah basi dan tidak memenuhi standar gizi. Hal ini membuat banyak pihak merasa khawatir mengenai dampak kesehatan bagi para siswa sebagai penerima program tersebut.
Aksi Unjuk Rasa yang Mencolok di Makassar
Demonstrasi ini dimulai ketika beredarnya video viral yang menunjukkan seorang siswa SMA menemukan ulat di makanan yang disajikan dalam program MBG. Kejadian ini mengundang perhatian publik dan memicu reaksi dari mahasiswa serta orang tua siswa. Mereka menuntut tidak hanya penjelasan, tetapi juga pertanggungjawaban dari pihak SPPG.
Koordinator aksi, Ikhsan, mengungkapkan, “Kami menuntut program MBG dihentikan dan SPPG bertanggung jawab atas video viral mengenai makanan berulat.” Pernyataan ini menggambarkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap pengelolaan program yang seharusnya menjamin gizi anak-anak.
Tuntutan para pengunjuk rasa semakin menegaskan pentingnya aspek kesehatan dan keamanan makanan yang dipasok ke sekolah-sekolah. Mereka juga mendorong agar pengawasan terhadap pengelolaan makanan diperketat dan seluruh proses penyediaan makanan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Kekhawatiran Masyarakat Terhadap Kualitas Makanan
Kekhawatiran tersebut tidak hanya berakhir pada penemuan makanan berulat. Masyarakat juga menuntut agar SPPG yang berada di Kecamatan Tamalanrea segera ditutup jika tidak dapat menunjukkan izin operasional yang sah. Hal ini menandakan betapa seriusnya isu ini di mata publik.
Selama aksi berlangsung, massa berulang kali mempertanyakan mengenai surat izin kelayakan operasional. “Kami ingin tahu bagaimana pengawasan dalam pengelolaan makanan sebelum diserahkan ke sekolah-sekolah,” ujar Ikhsan, menekankan perlunya transparansi.
Setelah orasi yang berlangsung bergantian, pihak SPPG akhirnya menemui pengunjuk rasa untuk memberikan klarifikasi. Kepala SPPG Tamalanrea, M Ilham, mengakui bahwa beberapa video yang viral berasal dari pengelolaan mereka dan menyatakan bahwa mereka akan memperbaiki seluruh proses tersebut.
Pernyataan dari Pihak SPPG Mengenai Isu Kesehatan Masyarakat
Dalam klarifikasinya, Ilham menegaskan bahwa pengelolaan di SPPG Tamalanrea telah mengikuti standard operasional yang berlaku. Dia menjelaskan, “Jika ada makanan yang tidak sesuai, kami akan memperbaikinya.” Ini menunjukkan niat baik dari pihak SPPG untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka.
Lebih lanjut, Ia juga mengungkapkan bahwa proses perizinan untuk kelayakan higienis sedang dalam pengurusan. Namun, pernyataan ini tetap mendapatkan skeptisisme dari masyarakat. Banyak yang meragukan apakah langkah tersebut cukup untuk memastikan kesehatan siswa.
Program MBG yang telah dilaksanakan sejak Januari lalu kini sedang dalam sorotan, dengan berbagai temuan yang mengkhawatirkan, termasuk kasus keracunan makanan. Kejadian-kejadian ini mendorong kebutuhan untuk evaluasi menyeluruh dan penyetopan sementara program hingga kondisi membaik.
Respon dari Badan Gizi Nasional Mengenai Tuntutan Masyarakat
Menanggapi berbagai masalah yang muncul, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa mereka akan mengikuti arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto, sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. “Saya ikut arahan Presiden, tidak berani mendahului,” tegas Dadan kepada wartawan.
Perkembangan ini menunjukkan bagaimana kebijakan di bidang gizi dan kesehatan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama anak-anak yang merupakan generasi penerus. Masyarakat berharap adanya evaluasi yang lebih ketat dan transparansi dalam pengelolaan makanan di sekolah.
Masalah yang diangkat oleh pengunjuk rasa tidak hanya sebatas keluhan, melainkan menjadi seruan untuk tindakan nyata demi kesehatan anak-anak. Diharapkan langkah-langkah selanjutnya dapat membawa perubahan positif untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan di lingkungan sekolah.
