Klaim LBH Surabaya Sempat Dipersulit Dalam Pendampingan Massa Aksi Ditahan

Pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menginformasikan adanya penghalangan saat mereka berusaha memberikan pendampingan hukum terhadap massa aksi #IndonesiaSekarat yang ditahan di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Penghalangan ini berlangsung sejak malam hingga sore hari, yang membuat proses bantuan hukum menjadi terhambat.

Kepala Divisi Advokasi serta Kampanye LBH Surabaya, Ramli Himawan, mengatakan bahwa timnya tiba di kantor polisi pada pukul 22.00 WIB pada hari Jumat untuk memastikan keberadaan para demonstran sekaligus memberikan bantuan hukum. Namun, akses untuk bertemu dengan mereka tidak segera diberikan.

Meski permohonan resmi telah diajukan oleh LBH Surabaya, mereka mendapatkan tanggapan yang kurang memadai. Akses untuk bertemu dengan individu yang ditahan hanya dimungkinkan pada sore hari keesokan harinya, yang menunjukkan adanya masalah dalam sistem peradilan.

Pelanggaran Hak atas Bantuan Hukum yang Terjadi Secara Sistematis

Ramli menggarisbawahi bahwa hambatan ini tidak hanya berdampak pada upaya bantuan hukum, tetapi juga berpotensi mengabaikan hak setiap orang untuk mendapatkan pendampingan hukum sejak awal proses pemeriksaan. Hal ini jelas melanggar prinsip-prinsip dalam hukum yang telah diatur secara jelas.

Berdasarkan data dari tim advokasi, terdapat 24 orang yang ditahan, termasuk satu perempuan, dengan kebanyakan berasal dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil. Proses penahanan dan pemeriksaan berlangsung tanpa adanya transparansi yang memadai, sehingga menimbulkan kekhawatiran.

LBH Surabaya juga mendapatkan laporan bahwa di antara yang ditangkap, dua orang diduga terlibat dalam perkara narkotika. Sementara itu, peserta aksi lainnya ada yang dibebaskan setelah pemeriksaan selesai, namun tetap saja situasi seperti ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan.

Polarisasi dalam Penegakan Hukum di Jawa Timur

Pola penghalangan akses kepada advokat dalam kegiatan demonstrasi sudah menjadi masalah yang berulang di Jawa Timur. LBH Surabaya telah mencatat praktik semacam ini terjadi secara sistematis dengan menghalangi penasehat hukum untuk bertemu dengan klien mereka.

Ramli menekankan bahwa tindakan semacam ini merusak asas keadilan dan prinsip due process of law. Keluarga yang memiliki anggota yang ditangkap juga sering kali tidak mendapat kejelasan mengenai keberadaan mereka.

Sering kali, pemeriksaan sudah dilakukan tanpa adanya kehadiran penasihat hukum, sehingga menimbulkan risiko pelanggaran hak-hak individu yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang.

Desakan terhadap Pihak Berwenang untuk Membuka Akses Hukum

LBH Surabaya memberikan desakan agar Polrestabes Surabaya segera membuka akses bagi advokat untuk bertemu dengan para tahanan dan memberikan informasi mengenai status hukum mereka. Transparansi sangat penting dalam situasi seperti ini, terutama terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu.

Akses yang memadai dan sistematis kepada advokat adalah bentuk perlindungan hak asasi manusia yang penting. Situasi ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan dan bukan sekadar prosedur administratif semata.

Apabila isu ini dibiarkan terus-menerus terjadi, akan ada konsekuensi yang lebih luas bagi kebebasan berekspresi dan hak-hak sipil lainnya di Indonesia.