Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengungkapkan rasa skeptisnya terhadap pernyataan Menteri Kesehatan mengenai kurangnya gizi di Indonesia. Menurutnya, informasi yang menyebutkan bahwa sekitar 112 juta masyarakat Indonesia mengalami kekurangan gizi ini perlu dianalisis lebih dalam.
Di saat yang sama, Charles menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan perlu memberikan penjelasan transparan mengenai indikator dan metodologi yang dipakai dalam mengungkapkan angka tersebut. Dalam konteks ini, sangat penting untuk menyajikan data yang akurat dan dapat dipercaya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bukanlah alat yang dirancang untuk mengukur status gizi secara langsung. Oleh karena itu, penyampaian angka tersebut perlu diinterpretasikan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Pentingnya Metodologi yang Tepat dalam Survei Kesehatan
Charles menyoroti bahwa Indonesia telah memiliki alat ukur yang lebih tepat untuk status gizi, seperti Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Kedua survei ini seharusnya menjadi acuan utama Kementerian Kesehatan dalam menyusun kebijakan gizi.
Ia menambahkan, menggunakan data dari survei yang tidak dikhususkan untuk mengukur gizi hanya akan menciptakan kebingungan. Indikator yang tepat sangat berpengaruh pada efektivitas dari kebijakan yang diambil pemerintah.
Lebih lanjut, Charles menekankan bahwa kebijakan publik seharusnya dibangun berdasarkan indikator yang tepat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat tercapai secara maksimal.
Evaluasi Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis
Salah satu poin utama yang disampaikan oleh Charles adalah bahwa ukuran keberhasilan program harus didasarkan pada indikator yang valid, seperti penurunan stunting, wasting, atau anemia. Sebab, tanpa pengukuran yang akurat, sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicapai oleh program tersebut.
Dia mengingatkan bahwa program sebesar MBG tidak seharusnya dievaluasi hanya berdasarkan asumsi atau indikator yang tidak langsung mengukur status gizi. Pendekatan semacam ini akan menyesatkan dan mengurangi efektivitas program.
Charles juga menegaskan bahwa jika pemerintah ingin menjalankan program pemberian makan universal untuk anak-anak sekolah, maka harus ada transparansi dalam tujuan tersebut. Jika fokusnya adalah memberikan makanan, maka hal itu harus disampaikan dengan jelas kepada publik.
Pandangan Menteri Kesehatan Mengenai Kondisi Gizi di Indonesia
Di lain pihak, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa angka 112 juta masyarakat yang mengalami kekurangan gizi didapatkan dari data Susenas tahun 2024. Ia menjelaskan bahwa angka tersebut mencakup empat desil terbawah yang mewakili sekitar 28 juta penduduk masing-masing.
Pemerintah kemudian memprioritaskan pembukaan 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memberikan akses makanan bergizi kepada masyarakat. Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang tinggal di daerah dengan angka stunting tinggi.
Dalam menjalankan kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa intervensi gizi yang dilakukan benar-benar menyasar kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, upaya menurunkan angka kekurangan gizi di Indonesia bisa dilakukan secara efektif.
