Ombudsman Republik Indonesia baru-baru ini melakukan pengawasan di Lapas Kelas II A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta menemukan adanya fasilitas mewah di sana. Hasil temuan menunjukkan bahwa di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut terdapat mobil dan hunian yang sangat mewah dan lengkap, melampaui standar yang seharusnya untuk sebuah lapas.
Temuan ini diperoleh setelah dua kali inspeksi mendadak yang dilaksanakan dalam bulan Juli dan September oleh tim Ombudsman. Penemuan ini mengundang perhatian publik dan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai sistem pemasyarakatan di Indonesia.
Di bawah ini adalah beberapa fakta yang terungkap dari hasil investigasi Ombudsman terkait fasilitas mewah yang ada di Lapas Cibinong.
Fasilitas Mewah dan Standar yang Dipertanyakan di Lapas Cibinong
Syafrida Rachmawati Rasahan, anggota Ombudsman RI, menyatakan bahwa ditemukan beberapa bangunan berfasilitas lengkap, termasuk ruang tamu, ruang tidur, dan bahkan dapur. Semua perlengkapan rumah tangga tersebut menunjukkan bahwa penghuni dapat menikmati kenyamanan layaknya tinggal di hotel bintang lima.
Selama inspeksi, tim Ombudsman sempat mewawancarai salah satu narapidana yang mengaku membayar untuk dapat tinggal di bangunan tersebut. Namun, soal besaran biaya yang dikeluarkan masih menjadi misteri karena tim terhalang oleh petugas ketika berusaha mendapatkan informasi lebih lanjut.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, Syafrida memperkirakan bahwa bangunan mewah tersebut sudah ada sejak lebih dari satu tahun. Hal ini menunjukkan adanya sistem yang tidak transparan di dalam lembaga pemasyarakatan.
Fasilitas Olahraga dan Hiburan yang Mengkhawatirkan
Dua fasilitas tambahan yang cukup mengejutkan ditemukan di area hunian ini, yaitu gym yang sedang dalam tahap pembangunan dan rencana untuk membangun lapangan minigolf. Hal ini menunjukkan bahwa ada prioritas tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan para penghuni lapas dibandingkan dengan yang seharusnya menjadi fokus, yaitu rehabilitasi.
Ombudsman bahkan menemukan kulkas berisi minuman keras di dalam fasilitas. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada akses yang sangat longgar dan kurangnya pengawasan terhadap kegiatan penghuni lapas.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai standar operasional dan pengawasan yang diterapkan di Lapas Cibinong, yang seharusnya menjadi tempat pemulihan bagi para narapidana.
Ditemukan Mobil Mewah dan Akses Keluar yang Terbuka
Di dalam kawasan lapas, tim Ombudsman juga menemukan sejumlah mobil mewah. Fikri Yasin, salah seorang anggota tim, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa unit mobil seperti Alphard dan Fortuner yang terparkir di kawasan tersebut. Penemuan ini menunjukkan adanya penggunaan fasilitas lapas untuk kepentingan individu tertentu.
Ombudsman saat ini mengupayakan untuk menemukan pemilik kendaraan tersebut dan sedang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Selain itu, ditemukan pula dua akses keluar di bagian belakang lapas yang terkoneksi dengan permukiman warga. Hal ini memberikan potensi bagi para narapidana untuk keluar masuk tanpa pengawasan. Ombudsman mendorong agar akses tersebut segera ditutup demi menjaga keamanan.
Pangkal Masalah: Tolak Inspeksi dan Penolakan Keterbukaan
Sejak awal tahun, Ombudsman sudah melakukan dua kali inspeksi di Lapas Cibinong. Namun, pihak lapas menolak untuk mengizinkan tim Ombudsman masuk. Pada inspeksi kedua, even sempat terjadi cekcok antara tim dan petugas lapas, menunjukkan ketegangan yang terjadi dalam upaya transparansi.
Bentuk penolakan ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengawasan di dalam lapas. Ketidakmampuan untuk menjawab dan memenuhi permintaan open inspection menunjukkan ada sesuatu yang perlu diperbaiki di dalam sistem.
Pihak Ombudsman menekankan pentingnya penutupan akses tidak resmi dan peningkatan pengawasan, yang menjadi bagian dari rekomendasi mereka untuk memperbaiki situasi di dalam Lapas Cibinong.
Tindakan Korektif yang Didorong Ombudsman
Dalam perkembangan terbaru, Ombudsman mendesak agar bangunan dan fasilitas mewah di lapas dirobohkan dalam waktu satu bulan. Syafrida menyatakan bahwa tindakan ini merupakan langkah awal untuk mengembalikan fungsi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu rehabilitasi.
Langkah korektif ini menjadi bagian dari tindakan yang akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk segera ditindaklanjuti. Pengawasan yang ketat diharapkan bisa mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut.
Tim Ombudsman juga berencana melakukan sidak lanjutan dalam waktu dekat untuk memastikan bahwa rekomendasi tersebut diimplementasikan secara tepat dan efektif.
Respons Pihak Berwenang dan Tindakan Lanjutan
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan bahwa ia sedang mendalami hasil temuan dari inspeksi yang dilakukan oleh Ombudsman. Ia mengklaim bahwa bangunan mewah tersebut merupakan rumah dinas bagi pegawai lapas yang terlibat dalam kegiatan asimilasi.
Meskipun berdalih bahwa tidak ada pelanggaran, banyak pihak yang masih meragukan transparansi dan akuntabilitas yang ada. Untuk itu, penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa semua yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga terjun langsung meninjau situasi ini, bertanya kepada pihak lapas tentang fungsi dari berbagai fasilitas yang ada. Penegasan beliau untuk menyelesaikan investigasi dalam waktu satu minggu menunjukkan pentingnya masalah ini dalam konteks pemasyarakatan di Indonesia.
