Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) baru-baru ini meraih penghargaan bergengsi Indonesia Kita Award 2026 dalam kategori Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak. Penghargaan ini diterima oleh Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak.
Acara penganugerahan berlangsung di Hotel Patra Jasa, Jakarta, pada Selasa (10/11). Gubernur Luthfi menegaskan bahwa penghargaan ini tidak hanya menjadi bukti prestasi, tetapi juga motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
Kehadirannya sebagai pemerintah sangat penting, terutama untuk memastikan adanya layanan yang mendukung pengaduan dan penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan penghargaan ini, diharapkan Pemprov dapat terus berkomitmen dalam memberikan perlindungan yang lebih baik.
Pentingnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Tengah
Pemprov Jateng telah melaksanakan berbagai inisiatif yang mendukung perlindungan perempuan dan anak. Melalui program Kecamatan Berdaya, pemerintah memberikan perhatian khusus dengan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Program ini juga menekankan pemberdayaan bagi kelompok rentan.
Dalam program ini, fungsi kecamatan memiliki peranan penting sebagai pusat pelayanan. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat yang membutuhkan perlindungan dapat dengan mudah mengakses layanan yang disediakan.
Salah satu inovasi dalam program ini adalah Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA), yang kini telah hadir di 576 kecamatan di Jawa Tengah. Kehadiran RPPA menjadi bukti nyata komitmen Pemprov dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman.
Statistik dan Dampak Layanan RPPA di Jawa Tengah
Sebagai bagian dari upaya tersebut, data terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 2.886 warga telah memanfaatkan layanan RPPA. Layanan ini mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari konseling hingga penanganan kasus kekerasan. Hal ini menunjukkan betapa RPPA memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat.
Rincian layanan mencakup 799 sesi konseling, 1.898 penanganan kasus, dan 189 rujukan. Catatan ini menggambarkan bahwa RPPA telah mampu menjawab tantangan yang ada dan memberikan layanan yang diharapkan oleh masyarakat.
Uswatun Hasanah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), menyatakan bahwa kualitas layanan menjadi fokus utama. Dengan adanya berbagai layanan melalui RPPA, diharapkan perempuan dan anak dapat merasa lebih terlindungi.
Tindakan Pencegahan dan Pelatihan untuk Fasilitator
Selain memberikan layanan dan pendampingan, Pemprov Jateng juga aktif dalam upaya pencegahan. Hal ini dilakukan agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi di kemudian hari. Upaya ini mencakup pelatihan untuk berbagai pihak terkait supaya mampu menangani masalah ini lebih baik.
Salah satu inisiatif yang akan datang adalah training of trainer (ToT) untuk fasilitator pencegahan kekerasan. Kegiatan ini melibatkan banyak pihak, termasuk nara sumber dari aparatur sipil negeri, pengurus pondok pesantren, dan polisi. Dengan melibatkan berbagai elemen, diharapkan penanganan kekerasan menjadi lebih komprehensif.
Uswatun menambahkan bahwa mereka juga akan berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) untuk meminta payung hukum guna mendukung program fasilitator. Hal ini diperlukan agar program pengendalian kekerasan dapat berjalan lebih efektif.
