Surabaya, Indonesia — Koalisi Gerakan Warga Sadar Surabaya baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang menegaskan penolakan terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh aparat saat demonstrasi di sejumlah daerah, termasuk Yogyakarta, pada tanggal 10 November 2026. Tindakan kekerasan terhadap ratusan mahasiswa yang terlibat dalam aksi protes tersebut telah menjadi sorotan penting, menandai kekhawatiran akan pengekangan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat.
Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Joeni Arianto Kurniawan, menganggap penangkapan dan kekerasan ini sebagai peringatan terhadap kelompok-kelompok kritis. Ia menyatakan bahwa sikap represif ini menunjukkan perlunya perhatian dan tindakan dari pihak berwenang agar tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut terhadap demokrasi.
Joeni menegaskan, “Kami meminta kepada penguasa untuk berhenti melakukan kekerasan, khususnya terhadap sivitas akademika. Kampus harus tetap menjadi ruang demokrasi, sebuah benteng terakhir untuk kebebasan berpendapat.” Ungkapan tersebut jelas mencerminkan kepedulian akademisi terhadap kondisi saat ini.
Lebih lanjut, aksi solidaritas ini menjadi jembatan bagi para mahasiswa, dosen, dan seluruh elemen sivitas akademika untuk tidak lagi bersikap permisi terhadap dinamika politik yang sedang berlangsung. Keterlibatan para dosen menunjukkan bahwa perhatian terhadap kondisi demokrasi kian mendesak.
Herlina Yoka Roida, seorang akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS), mencurahkan kepedulian dengan menekankan bahwa tindakan pemerintah yang merespons kritik dengan cara represif adalah hal yang berbahaya. Hal ini dapat menimbulkan preseden buruk bagi kampus-kampus lain yang berani bersuara.
“Kami sangat prihatin, karena tindakan ini bisa menjadi contoh yang berbahaya di tempat lain,” tambah Herlina, menunjukkan betapa seriusnya situasi tersebut bagi dunia pendidikan.
Teguran untuk Aparat Kepolisian dan Kebebasan Berpendapat
Para akademisi juga memberikan kritik tajam terhadap polisi yang mempertanyakan keberadaan mahasiswa di dalam kampus saat malam hari, mengingat insiden penangkapan ratusan demonstran di Yogyakarta. Menurut Herlina, kampus seharusnya menjadi ruang terbuka untuk berdiskusi dan bertukar pikiran.
“Adalah hal yang wajar bila mahasiswa berada di kampus sampai malam, karena ini adalah tempat belajar,” ungkapnya. Ia menekankan bahwa tidak ada alasan bagi aparat untuk mempermasalahkan keberadaan mahasiswa dalam lingkungan akademis.
“Kami tidak dalam keadaan darurat, jadi mahasiswa yang berada di kampus adalah hal yang normal,” tambahnya. Pendapat ini mencerminkan betapa pentingnya ruang akademis yang bebas untuk menjaga demokrasi.
Lebih dari itu, tindakan represif ini memunculkan pertanyaan besar mengenai masa depan kebebasan sipil di Indonesia. Apakah demokrasi yang sedang dibangun akan tahan terhadap tekanan dari pihak berwenang? Pertanyaan ini mengemuka di benak banyak orang setelah melihat kejadian tersebut.
Daniel Situmorang, Menteri Sosial dan Politik BEM Universitas Airlangga, berbicara mengenai pentingnya kejadian ini sebagai pelajaran bagi gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia. Ia prihatin atas penangkapan dua orang warga sipil selama aksi di Surabaya, menggambarkan bahwa situasi ini telah mendesak untuk diperhatikan.
Pembelajaran bagi Gerakan Masyarakat Sipil di Surabaya
Menurut Daniel, insiden di Yogyakarta seharusnya menjadi pembelajaran untuk mencegah kekerasan serupa merambat ke kota-kota lain, termasuk Surabaya. “Kami tidak ingin gelombang kekerasan ini menyerang aktivis-aktivis dan mahasiswa yang ada di sini,” ujarnya.
Ia melanjutkan bahwa meskipun aksi di Yogyakarta mendapat banyak perhatian, situasi serupa dapat saja terjadi di Surabaya jika masyarakat tidak bersatu dalam menuntut hak-haknya. “Apa yang terjadi di Yogyakarta adalah peringatan bagi kita semua,” tegasnya.
Jumlah penangkapan di Yogyakarta, yang mencapai 154 orang, menunjukkan bahwa situasi sangat kritis. Daniel menekankan bahwa apa yang terjadi pada satu daerah dapat dengan mudah menyebar ke daerah lain jika tidak ada tindakan pencegahan.
Seluruh gerakan ini mencerminkan kekuatan suara masyarakat sipil yang tidak bisa dikecilkan. Solidaritas antara mahasiswa dan akademisi adalah sinyal nyata bahwa aspirasi untuk kebebasan harus terus diperjuangkan.
Berdasarkan kejadian-kejadian di lapangan, dorongan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kebebasan berpendapat sangatlah penting. Sudah saatnya setiap individu, terutama di ruang akademis, berkontribusi untuk memastikan demokrasi tidak hanya sebagai jargon, tetapi sebuah kenyataan.
Perlunya Dukungan Terhadap Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat
Para akademisi dan aktivis berharap agar masyarakat memberikan dukungan kepada gerakan mahasiswa yang berjuang untuk mengungkapkan pendapat mereka. Tanpa dukungan publik, gerakan ini mungkin akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan perjuangan mereka.
Kesadaran kolektif akan pentingnya kebebasan berpendapat diharapkan akan mendorong masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi berpartisipasi secara aktif. Masa depan demokrasi Indonesia tergantung pada keberanian masyarakat dalam mempertahankan hak-hak mereka.
Dengan adanya kekuatan kolektif, diharapkan para penguasa akan mendengar suara rakyat dan menghentikan tindakan represif. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga demokrasi dan memastikan bahwa suara mereka didengar.
Melihat bagaimana solidaritas ini berkembang, harapan akan masa depan yang lebih baik untuk demokrasi di Indonesia tetap ada. Sudah saatnya bagi setiap elemen masyarakat untuk bersatu dan melawan segala bentuk pengekangan terhadap kebebasan.
Kampanye untuk mendorong kesadaran ini hendaknya terus dilakukan, agar tahun-tahun yang akan datang tidak lagi dihantui oleh kekerasan dan penindasan. Langkah kecil dapat membuat dampak besar jika dilakukan secara bersama-sama.
