Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2026 melaporkan adanya sejumlah isu kritis terkait akomodasi jemaah haji di Madinah. Di antara masalah yang mencolok adalah dugaan pemanfaatan ruang kamar hotel yang melebihi kapasitas yang seharusnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengungkapkan bahwa laporan yang diterima menunjukkan kondisi yang memperihatinkan, di mana sebuah kamar yang seharusnya diisi oleh empat jemaah, bisa menampung sampai dengan delapan hingga dua belas orang. Pengisian kamar seperti ini menciptakan situasi yang tidak manusiawi bagi jemaah.
“Kondisi ini sangat tidak layak. Terdapat masalah serius terutama terkait dengan aksesibilitas fasilitas seperti kamar mandi yang terbatas,” tegasnya setelah rapat Tim Pengawas Haji DPR, Rabu (13/5).
Masalah keterbatasan ruang di hotel bukan hanya soal kapasitas, tetapi juga aksesibilitas lokasi hotel yang tidak sesuai dengan janji awal. Timwas Haji DPR mendapat informasi bahwa lokasi pemondokan jemaah tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
Dari hasil Panja Haji DPR RI, seharusnya hotel yang disediakan berjarak maksimal empat setengah kilometer dari titik layanan utama. Namun, ternyata ada beberapa hotel yang berjarak hingga 13 kilometer, yang jelas merugikan jemaah haji.
Masalah Keterjangkauan Akomodasi untuk Jemaah Haji
Temuan ini tentu harus ditindaklanjuti secara langsung oleh tim DPR agar tidak ada jemaah yang dirugikan. Penelitian lebih lanjut tentang akomodasi ini sangat penting untuk menjamin kenyamanan jemaah saat menunaikan ibadah haji.
Selain isu akomodasi, perhatian Pengawas Haji juga difokuskan pada layanan konsumsi jemaah Indonesia. Abdul Wachid menekankan bahwa pentingnya kualitas makanan yang disajikan harus sesuai dengan cita rasa Indonesia, agar semua jemaah merasa nyaman.
“Kualitas katering harus diawasi dengan ketat, agar jemaah merasa puas selama ibadah,” ujarnya menambahkan bahwa pengawasan ini adalah bagian dari upaya membangun kepercayaan jemaah terhadap penyelenggaraan haji.
Beralih ke fokus pengawasan lainnya, kesiapan layanan Armuzna-Arafah, Muzdalifah, dan Mina merupakan bagian yang paling kritikal. Banyak laporan mengenai pemasalahan kesiapan tenda di Arafah yang harus menjadi perhatian khusus.
Informasi yang didapatkan tim menunjukan bahwa persiapan tenda baru mencapai 48 persen, padahal Kementerian Haji menyatakan sudah mencapai 75 persen. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bahwa jemaah tidak akan memiliki tempat yang memadai saat mereka berpindah ke Arafah.
Pentingnya Program Tanazul bagi Jemaah Haji
Pengawasan juga memperhatikan program Tanazul yang dinilai sangat strategis dalam mengurangi kepadatan jemaah di Mina. Dalam kesepakatan Panja Haji, target tahun ini adalah mencapai 50 ribu jemaah untuk program tersebut.
Program Tanazul diberlakukan agar jemaah tidak mengalami keadaan berdesakan dalam tenda seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Tahun lalu, banyak jamaah terpaksa tidur berhimpitan, bahkan di luar tenda, dan mengakibatkan ketidaknyamanan yang ekstrem.
“Dengan adanya program ini, kami berharap semua jemaah dapat memiliki ruang yang lebih baik, minimal 0,70 meter per orang,” tegasnya. Hal ini menunjukkan perhatian DPR terhadap kenyamanan jemaah.
Untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan dengan optimal, DPR juga meminta agar lokasi hotel transit jemaah berada di dekat titik-titik strategis. Lokasi di Syisyah dan Raudhah dinilai menjadi pilihan terbaik untuk memudahkan akses jemaah menuju Jamarat Aqabah.
Keputusan ini diambil agar jemaah lebih nyaman serta terhindar dari kepadatan yang parah, terutama di Mina, yang menjadi salah satu titik kritis dalam pelaksanaan ibadah haji.
Transparansi dan Pengawasan Dalam Pelaksanaan Haji
Dalam rapat tersebut, Abdul Wachid membeberkan adanya indikasi pungutan liar yang tercerat pada jemaah lansia. Ia menegaskan bahwa praktik penarikan uang tambahan ini bukan dilakukan oleh petugas resmi, melainkan oknum dari pihak yang diangkat untuk mendampingi jemaah.
“Ada laporan mengenai pungli terhadap jemaah lansia, yang seharusnya menjadi tanggung jawab para pendamping,” ungkapnya. Ini adalah isu serius yang harus mendapat perhatian demi menjaga integritas pelayanan selama ibadah haji.
Selain itu, Timwas DPR RI juga bertugas mengawasi pelaksanaan dam atau denda haji, agar sesuai dengan ketentuan syariat. Pentingnya praktik transparansi dalam pelaksanaan ibadah haji ini tidak bisa dikesampingkan.
“Pengawasan terhadap dam ini juga menjadi fokus bagi Komisi VIII DPR. Kami perlu memastikan apakah pelaksanaan ini dilakukan dengan baik dan sesuai wesel syariat,” tegasnya lagi menekankan komitmennya.
Melalui pengawasan yang lebih terarah di lapangan, Timwas Haji DPR RI berkomitmen untuk memastikan bahwa pelayanan bagi jemaah haji dilaksanakan secara manusiawi, aman, dan sesuai dengan standar yang telah disepakati bersama pemerintah. Upaya ini bertujuan untuk mencegah terulangnya masalah klasik yang sering terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji sehingga jemaah Indonesia mendapatkan layanan yang layak saat berada di Tanah Suci.
