Pemerintah Provinsi Sumatra Utara telah memastikan bahwa tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp6,356 triliun akan segera direalisasikan. Pengalokasian dana ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan daerah yang terdampak bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengungkapkan bahwa dari total alokasi TKD sebesar Rp10,68 triliun untuk tiga provinsi terdampak, Sumatra Utara mendapatkan Rp6,35 triliun, sementara Sumatra Barat dan Aceh masing-masing mendapatkan Rp2,63 triliun dan Rp1,65 triliun.
Dukungan dari pemerintah daerah pun terlihat, di mana mereka telah melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah agar tambahan anggaran tersebut dapat segera digunakan. Hal ini menunjukkan komitmen kuat untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Perkembangan Terbaru Terkait Penyaluran Anggaran Daerah di Sumatra Utara
Pada rapat koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Tambahan TKD Tahun Anggaran 2026, Gubernur Sumatra Utara, Bobby Afif Nasution, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengembalikan alokasi TKD sekitar Rp6 triliun. Dari jumlah ini, Pemprov Sumut akan menerima Rp1,1 triliun untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang terkena dampak bencana.
“Setiap anggaran harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan dan membantu pemulihan daerah yang terdampak,” ujar Gubernur Bobby Nasution. Ia menekankan bahwa pemanfaatan dana harus tepat guna dan memberikan manfaat riil kepada masyarakat.
Berdasarkan alokasi yang ditetapkan pemerintah, tambahan TKD untuk Sumatera Utara mencapai Rp6.356.935.460.290, dengan sekitar Rp4,331 triliun disiapkan khusus bagi 18 daerah yang terdampak bencana. Ini bertujuan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pentingnya Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatra Utara, Timur Tumanggor, mengungkapkan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Agar penyaluran TKD dapat berjalan efektif, kerja sama antar pemangku kepentingan harus terus diperkuat.
Timur menambahkan, “Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa tambahan Dana Transfer ke Daerah dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam upaya menyusun strategi pembangunan daerah paska penanganan bencana.”
Selain itu, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, tambahan TKD diprioritaskan untuk mendukung keseluruhan tahapan penanggulangan bencana. Tahapan tersebut mencakup mitigasi, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang seluruhnya bertujuan untuk penguatan Belanja Tidak Terduga hingga bantuan keuangan antardaerah.
Kolaborasi Antara Daerah dalam Penanganan Pascabencana
Komitmen untuk mempercepat pemulihan daerah pascabencana terlihat dari alokasi bantuan yang diberikan oleh sejumlah pemerintah daerah di Sumut. Delapan pemerintah daerah telah mengalokasikan sekitar Rp260 miliar sebagai bantuan keuangan kepada delapan kabupaten yang terdampak di Aceh.
Inisiatif ini merupakan wujud nyata dari gotong royong fiskal di tingkat daerah dalam rangka menangani akibat dari bencana. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan daerah serta mendukung masyarakat yang terdampak untuk segera kembali menjalani kehidupan normal.
Dengan fokus yang jelas pada pemanfaatan tambahan TKD, semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam mempercepat pembangunan dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemerintah daerah sangat krusial demi keberhasilan program rehabilitasi.
