Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, secara tegas menolak rencana untuk mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri. Menurutnya, negara harus memainkan perannya dalam menjamin pendidikan yang gratis dan berkualitas melalui alokasi anggaran pendidikan yang memadai, tidak dengan membebankan biaya tambahan kepada masyarakat.
Ono juga mengingatkan bahwa undang-undang telah mengamanatkan pemerintah untuk mengalokasikan setidaknya 20 persen dari APBN dan APBD untuk pendidikan. Ia menegaskan bahwa jika ada kekurangan dalam fasilitas dan biaya operasional sekolah negeri, solusi tersebut harus diambil dari anggaran pemerintah, bukan melalui pengenaan SPP.
Dalam pernyataannya, Ono mengkritik rencana reaktivasi SPP yang hanya akan mencoba membebani siswa dari keluarga dalam kategori ekonomi menengah, yaitu desil 6 hingga 10. Ia menggarisbawahi pentingnya penggunaan data kesejahteraan yang akurat, mengingat banyaknya masyarakat yang belum sepenuhnya mampu secara ekonomi.
Pentingnya Pembiayaan Pendidikan yang Berkelanjutan
Ono menekankan bahwa negara harus bertanggung jawab atas pemenuhan sarana pendidikan yang layak. Kebijakan pendidikan yang baik tidak hanya menjamin keberadaan bangunan sekolah, tetapi juga memastikan bahwa siswa dapat belajar dengan nyaman dan maksimal. Oleh karena itu, ia menyerukan pemerintahan untuk mengalihkan fokus pada pemenuhan anggaran pendidikan.
Lebih lanjut, Ono menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan harus diarahkan untuk pembangunan ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas lainnya. Hal ini akan memastikan bahwa sekolah negeri dapat berfungsi optimal dan mendukung kebutuhan siswa dalam belajar.
Sementara ini, Ono juga lanjut mendorong agar dukungan terhadap sekolah swasta meningkat. Bantuan dalam bentuk pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan di sekolah swasta dinilai penting untuk memperkuat sistem pendidikan secara keseluruhan.
Pemaparan Data dan Kesejahteraan
Ono menambahkan bahwa pemangku kebijakan harus mengedepankan data yang akurat dalam menentukan kategori siswa yang akan terkena SPP. Banyak masyarakat yang kehilangan akses pada bantuan sosial akibat kesalahan dalam pengelompokan desil ekonomi. Ini menunjukkan bahwa data yang digunakan pemerintah saat ini perlu ditinjau ulang.
Ia mengharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan dengan hati-hati bagaimana siswa dari keluarga yang pantas mendapatkan bantuan tetapi tidak terdeteksi dalam data pemerintah. Hal ini akan memastikan bahwa anak-anak yang benar-benar membutuhkan pendidikan gratis dapat mendapatkan akses yang mereka perlukan.
Pentingnya pembuatan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sangat krusial di sini. Jika tidak, akan ada banyak siswa yang terpaksa membayar SPP meskipun seharusnya mereka tidak mampu. Hal ini tidak akan mencerminkan komitmen negara terhadap pendidikan gratis.
Pendanaan dan Anggaran untuk Kualitas Pendidikan
Sebelumnya, dalam rapat dengan pemprov, muncul rekomendasi untuk mengembalikan SPP dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Namun, Ono menyerukan agar anggaran pendidikan menjadi prioritas sebelum membahas sistem pembiayaan baru. Idealnya, pengelolaan dana yang ada diharapkan bisa memaksimalkan hasil yang diinginkan.
Perhatian utama adalah memastikan setiap sekolah, baik negeri maupun swasta, mampu memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan efisien. Fokus ini diharapkan dapat menghindari masalah sistemik terkait pembiayaan pendidikan yang sering kali dihadapi oleh pemerintah saat ini.
Ono menjelaskan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh anggaran, tetapi juga oleh manajemen yang baik di setiap sekolah. Dengan pengelolaan yang tepat, dana yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengalaman pendidikan siswa.
Mendengarkan Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat
Di akhir pernyataannya, Ono mengingatkan pentingnya mendengar suara dan aspirasi masyarakat. Pemerintah tidak boleh terlena dengan anggaran yang tersedia, tetapi harus terus berupaya memberikan pendidikan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan antara anggaran dan pendidikan berkualitas.
Pemerintah harus aktif mencari solusi yang berkelanjutan dan berdaya guna untuk menghadapi tantangan di dunia pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga sangat diperlukan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil nantinya akan lebih bersifat inklusif dan berdampak positif.
Ono memastikan bahwa DPRD Jawa Barat akan terus mengawasi alokasi anggaran pendidikan hingga memastikan bahwa semua kebutuhan sekolah dibiayai. Dengan fokus ini, diharapkan hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas akhirnya terwujud dalam praktik nyata.
