Jakarta—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menangani kasus yang melibatkan Rektor Universitas Jenderal Soedirman, Akhmad Sodiq, bersama empat tersangka lainnya terkait proses penerimaan mahasiswa baru. Dalam kasus ini, orang tua mahasiswa berstatus sebagai korban, bukan sebagai pelanggar hukum.
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, relasi kuasa menjadi aspek penting dalam penyelidikan ini. Kewenangan yang dimiliki oleh pihak tertentu di perguruan tinggi menjadi sorotan utama dalam dugaan penyalahgunaan tersebut.
Dalam kasus ini, KPK mendalami adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan penerimaan uang dalam proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Penyidik menemukan bahwa praktik yang berlangsung diduga melanggar ketentuan yang ada.
Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Proses SPMB
KPK telah menerapkan Pasal pemerasan sesuai dengan fakta dan bukti yang didapatkan selama penyidikan. Penyelidikan mengarah pada apakah pegawai negeri atau penyelenggara negara terlibat dalam proses yang menguntungkan diri mereka sendiri secara ilegal.
Proses penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi memiliki mekanisme yang ketat, tetapi ketika kewenangan tersebut disalahgunakan, maka potensi pelanggaran hukum menjadi nyata. Budi menjelaskan, pada berbagai tingkatan, pihak yang memiliki kekuasaan dapat memaksakan sesuatu kepada pihak yang membutuhkan keputusan.
Dengan demikian, aspek relasi kuasa sangat relevan dalam kasus ini. Calon mahasiswa dan keluarganya berada pada posisi yang dirugikan karena mereka membutuhkan keputusan dari pihak dengan kewenangan.
Proses Penyelidikan oleh KPK dan Kewenangan yang Terlibat
KPK tidak hanya melihat pelimpahan uang semata, tetapi juga bagaimana proses yang terjadi dalam penerimaan mahasiswa baru. Hal ini penting untuk memahami apakah ada tekanan atau paksaan dari pihak penguasa kepada calon mahasiswa.
Kewenangan dalam SPMB seharusnya digunakan untuk memastikan berlangsungnya proses yang adil dan objektif. Namun, jika kewenangan itu disalahgunakan untuk meminta pembayaran di luar mekanisme, maka hal ini menjadi masalah hukum yang serius.
Penelusuran ini juga mencakup bagaimana proses komunikasi dan keterlibatan berbagai pihak selama penerimaan mahasiswa baru. Ini adalah langkah diperlukan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai dugaan pelanggaran yang berlangsung.
Relevansi Hukum dalam Praktik Pemerasan dan Gratifikasi
Ada dua hal utama yang ditekankan oleh KPK dalam kasus ini: pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Pasal 12B dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa setiap gratifikasi kepada penyelenggara negara dikatakan sebagai suap jika bertentangan dengan kewajiban mereka.
Penting untuk menyelidiki hubungan antara pemberian tersebut dengan kewenangan jabatan yang dimiliki oleh pihak yang terlibat. KPK berkewajiban untuk mengidentifikasi apakah pemberian dibuat dalam kerangka pekerjaan atau fungsi yang mereka jalankan.
Dalam hal ini, ada kecenderungan bahwa pembayaran tersebut terjadi karena adanya ketergantungan pihak yang membutuhkan layanan dari institusi. Penilaian ini harus melihat lebih dalam dari sekedar transaksi uang antara ‘pemberi’ dan ‘penerima.’
