Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama mengungkapkan tidak ada pembahasan mengenai dugaan penerimaan uang yang terkait dengan kuota haji tahun 2023-2024 saat menjalani pemeriksaan oleh KPK. Pengakuan ini disampaikan usai pemeriksaan yang berlangsung pada Rabu malam.
Dengan tegas, mantan pejabat tersebut memastikan bahwa tidak ada isu terkait penerimaan uang yang terangkat selama pemeriksaan. Hilman mengakhiri sesi tersebut pada pukul 19.15 WIB dan menjelaskan bahwa dia memberi penjelasan mengenai pembagian kuota haji yang ditetapkan oleh kementerian.
KPK mencatat bahwa pembagian kuota haji tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur proporsi kuota haji khusus dan reguler, masing-masing sebesar 50 persen. Hal ini menimbulkan perhatian besar di kalangan penegak hukum dan masyarakat.
Detail Pemeriksaan dan Penjelasan Hilman
Selama pemeriksaan, Hilman hanya memberikan informasi terkait pembagian kuota tanpa mengomentari dugaan lainnya yang mungkin muncul. Dia mengonfirmasi kepada penyidik bahwa pembagian kuota haji tidak dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Pembagian kuota haji sebenarnya telah diatur dalam peraturan yang jelas, namun realitas di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan tersebut. Ini menjadi sorotan bagi penyidik yang melakukan penelusuran lebih dalam mengenai pengelolaan kuota haji.
Dalam keterangannya, Hilman juga menekankan keamanan dan keabsahan prosedur yang diikuti dalam proses distribusi kuota. Namun, hingga saat ini, belum ada keterangan resmi tambahan mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadapnya.
Pemeriksaan Terhadap Pejabat Lain
Sebelumnya, KPK juga telah memanggil dan memeriksa Menteri Agama Ad Interim untuk tahun 2022, yang berkaitan dengan pengelolaan kuota haji pada tahun tersebut. Pemeriksaan ini bertujuan menggali informasi lebih lanjut mengenai proses penugasan dan bagaimana kementerian menangani isu kuota.
Penyidik KPK juga menanyakan tentang kuota tambahan yang diperoleh pada tahun 2022 dalam konteks situasi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa KPK berkomitmen untuk menyelidiki secara menyeluruh semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan haji dan umrah.
Juru Bicara KPK mengungkapkan bahwa informasi dari pemeriksaan terhadap dua saksi ini penting untuk mengungkapkan alur dan keputusan yang diambil terkait dengan kuota haji. Hal ini juga berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas di sektor ibadah haji.
Deretan Tersangka dalam Kasus Kuota Haji
Saat ini, KPK telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp622 miliar. Di antara para tersangka tersebut adalah mantan Menteri Agama yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait kuota haji.
Dua tersangka lainnya yang sudah ditahan adalah Staf Khusus dari Menteri Agama dan direktur dari salah satu perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan kuota. Penahanan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menanggapi situasi yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara.
Oleh karena itu, proses hukum terus berlanjut, dan KPK berupaya mendalami lebih jauh mengenai keterlibatan pihak lain dalam masalah ini. Tindakan tegas semacam ini diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku korupsi di sektor publik.
