Ketua DPR RI Puan Maharani berkomentar mengenai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan oleh hampir semua fraksi partai politik di DPR. Usulan ini bertujuan untuk menindaklanjuti wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sedang ramai diperbincangkan di kalangan politikus dan masyarakat.
Puan menyatakan bahwa dia telah menerima usulan HMP tersebut dan siap untuk menindaklanjuti usulan ini setelah pembukaan masa sidang paripurna DPR pada Selasa, 11 Oktober. Dia menunjukkan perhatian serius terhadap usulan ini, terutama dalam konteks hukum dan konstitusi.
“Kami akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan mekanisme yang sesuai,” ungkapnya saat menghadiri rapat paripurna. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk menjunjung tinggi proses legislasi yang teratur dan transparan.
Pemahaman dan Mekanisme HMP dalam Proses Legislatif
Puan menegaskan pentingnya mengikuti mekanisme konstitusi dalam proses penggunaan HMP. Di tengah dinamika politik yang ada, anggota DPR diharapkan dapat menjaga ketenangan dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu keresahan di masyarakat.
Dalam pernyataannya, dia juga menyarankan agar diskusi mengenai masalah ini dilakukan dengan bijak dan tidak bersifat emosional. “Kita sebaiknya tidak membuat spekulasi tentang hal-hal yang belum pasti,” tambahnya.
Sementara itu, wacana pemakzulan Gibran juga mendapatkan perhatian dari berbagai fraksi di DPR. Usulan Hak Menyatakan Pendapat dinyatakan oleh Ketua DPP Partai PKS, Mardani Ali Sera, yang mengatakan bahwa sebagian besar anggota fraksi partai telah menandatangani dukungan untuk Penggunaan HMP.
Dukungan Fraksi dan Proses Pemakzulan
Mardani mencatat bahwa mayoritas fraksi, namun tetap menyarankan untuk mengonfirmasi informasi ini dari masing-masing fraksi. Dia mengklaim adanya bukti dokumentasi berupa tanda tangan dari setiap anggota yang mendukung usulan tersebut untuk pemakzulan Gibran.
Selain Mardani, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, juga menegaskan bahwa hampir seluruh partai politik telah berkomunikasi terkait HMP, meskipun saat ini masih pada tahap pembahasan informal.
Tindakan ini menunjukkan adanya persatuan di antara fraksi-fraksi dalam menghadapi isu yang dianggap kontroversial ini dan penting untuk menjaga agar prosesnya tetap dalam batas aturan yang ada.
Implikasi dan Dampak Wacana Pemakzulan
Wacana penggunaan HMP terkait pemakzulan Gibran muncul setelah putusan MA dan MK mengenai kelayakan pendidikan yang dia miliki saat mendaftar sebagai calon wakil presiden. Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan terkait validitas sertifikat pendidikan Gibran, yang dinyatakan tidak sah.
Keputusan MA yang menyatakan bahwa Suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dapat memicu kontroversi di kalangan publik dan politisi. Hal ini dapat mempengaruhi legitimasi jabatan wakil presiden yang diembannya saat ini.
Sebagai tambahan, pada sidang sebelumnya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat yang sah dari luar negeri, yang diperlukan sesuai dengan Undang-undang tentang Pemilihan Umum.
