Eks Kadis ESDM Jatim Didakwa Menerima Pungli Izin Tambang Senilai Rp4,09 M

Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, Aris Mukiyono, kini terjerat dalam kasus hukum yang mencuat di publik. Ia diduga menerima aliran dana pungutan liar senilai Rp4,09 miliar yang berkaitan dengan pengurusan izin pertambangan dan pengusahaan air tanah.

Dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan praktik melawan hukum yang melibatkan Aris dan beberapa pihak lainnya. Hal ini menjadi sorotan masyarakat, terutama terkait integritas pejabat publik dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kasus ini semakin berkembang seiring dengan keterlibatan orang-orang dekat Aris, seperti Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah, Hermawan, serta Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah, Ertika Dinawati. Semua pihak tersebut diduga terlibat dalam praktik pungli yang merugikan keuangan negara.

Proses Hukum dan Dakwaan yang Diterima Aris Mukiyono

Jaksa Penuntut Umum, Demy Febriana dan Iwan Nuzuardi, menyampaikan bahwa Aris menyalahgunakan jabatannya. Ia dituduh memeras para pemohon izin dengan cara meminta sejumlah uang dalam proses perizinan yang harusnya berjalan transparan dan akuntabel.

Iwan menjelaskan bahwa proses disposisi, evaluasi, dan penandatanganan dokumen perizinan dilakukan Aris dengan tujuan untuk mempercepat terbitnya izin yang dibutuhkan. Tindakan ini jelas melanggar etika dan peraturan yang berlaku.

Saat pengurusannya, uang suap tersebut dikumpulkan oleh Aris, untuk memuluskan rekomendasi teknis, serta berbagai izin yang diperlukan dalam kegiatan pertambangan. Proses ini seharusnya dilakukan dengan cara resmi tanpa ada unsur pemaksaan atau pungutan liar.

Jumlah Pungutan dan Cara Penyalurannya yang Mencolok

Jaksa mengungkapkan bahwa total pungutan yang diterima Aris mencapai Rp4,09 miliar, dengan aliran dana yang didistribusikan melalui beberapa perantara. Ini menunjukkan betapa sistematisnya praktik korupsi yang terjadi.

Penerimaan tersebut dibagi dalam beberapa bagian, seperti Rp1,5 miliar lewat Ony Setiawan, serta Rp1,64 miliar melalui Dewi Kurniawati. Selain itu, ada juga aliran dana sebesar Rp400 juta melalui Hermawan dan Rp445 juta dari Ertika Dinawati.

Banyaknya pihak yang terlibat dalam kasus ini menunjukkan seberapa dalamnya praktik pungli merasuki struktur birokrasi. Hal ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan penegak hukum yang ingin memberantas korupsi.

Pasal yang Dikenakan dan Proses Persidangan yang Berlanjut

Aris Mukiyono dikenakan pasal tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang terkait. Tindakannya dianggap bertentangan dengan kewajibannya sebagai pejabat publik yang seharusnya berfungsi untuk melayani masyarakat.

Jaksa menjerat Aris dengan Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia juga dihadapkan pada berbagai ketentuan hukum lain yang memperkuat dakwaan tersebut.

Ketua Majelis Hakim, Cokia Ana Pontia, memutuskan untuk mempercepat proses persidangan. Sidang akan digelar tiga kali dalam seminggu untuk memastikan kesaksian dan bukti yang berkaitan dengan kasus ini dapat dihadirkan secepatnya.