Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengemukakan permintaan agar Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Permintaan tersebut muncul setelah Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran, yang diperlukan untuk mendaftar dalam Pilpres 2024.
Kholid menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, langkah selanjutnya yang tepat adalah Gibran seharusnya mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
“Jika beliau mundur, itu akan lebih baik,” tutur Kholid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/10).
Di sisi lain, jika Gibran memilih untuk tetap menduduki posisinya, Kholid menyatakan bahwa proses konstitusional di DPR akan tetap berlanjut. Proses ini akan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari masing-masing fraksi partai politik di DPR.
“Jika tidak mundur, maka proses konstitusional di DPR akan berjalan sesuai rencana,” lanjut Kholid sambil menekankan pentingnya langkah tersebut.
Kholid menegaskan bahwa HMP lebih relevan dibandingkan dengan hak konstitusional lainnya, seperti hak interpelasi dan hak angket. Menurutnya, dari berbagai kajian yang dilakukan di DPP, HMP adalah langkah yang paling tepat untuk diambil saat ini.
Urgensi Langkah Hukum Terkait Kasus Gibran
Tindakan mengambil HMP dianggap sebagai sikap politik yang sangat relevan dalam konteks situasi saat ini. Kholid juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai partai politik dalam mengusulkan HMP ini.
Melalui keterangan yang disampaikan, Kholid mengungkapkan bahwa proses yang sedang berlangsung di DPR adalah pengusulan HMP kepada para pimpinan. Saat ini, setiap fraksi sedang menyampaikan aspirasi mereka kepada pimpinan DPR.
“Kita berharap hasil dari proses ini bisa segera diumumkan kepada masyarakat,” jelas Kholid dengan harapan akan adanya transparansi. Rapat pimpinan DPR sedang fokus mendiskusikan aspirasi dari masing-masing fraksi.
Respons Anggota DPR terhadap Permohonan HMP
Belakangan ini, tercatat bahwa sejumlah anggota DPR RI telah menandatangani persetujuan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat mengenai masalah ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini dinyatakan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera.
Mardani bahkan membagikan foto dirinya dengan dokumen berjudul ‘Pengusul Hak Menyatakan Pendapat’. Dalam dokumen tersebut, nama Mardani tercantum di urutan pertama sebagai pengusul.
Menurutnya, terdapat sekitar 50 anggota DPR lintas fraksi yang sudah meneken dokumen tersebut untuk mendorong pengajuan HMP terhadap Gibran. Ini menunjukkan adanya kesepakatan di antara beberapa partai terkait isu ini.
Dasar Hukum HMP dalam Sistem Konstitusi Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat adalah hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pandangan resmi terkait masalah penting dalam kenegaraan. Dasar hukum untuk hak ini termaktub dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat oleh Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
DPR berhak mengajukan HMP berdasarkan tiga hal utama yang tertulis dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3. Pertama, berkaitan dengan kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa yang terjadi di dalam negeri maupun global.
Kedua, tentang tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Ketiga, dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk kemungkinan bahwa mereka tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemimpin negara.
