Perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka menampilkan dinamika yang menarik, dari seorang pengusaha kuliner hingga menduduki kursi Wakil Presiden Republik Indonesia. Meskipun perjalanan ini terbilang singkat, kontroversi menyelimutinya di tengah keistimewaan yang dimilikinya sebagai anak seorang presiden.
Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo, muncul di panggung politik setelah berkelana dalam bisnis kuliner yang sukses. Menyusul pengunduran dirinya dari kursi Wakil Presiden setelah dua tahun menjabat karena persoalan pendidikan, perjalanan Gibran menjadi sorotan publik.
Ia lahir di Solo, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1987 dan menjadi anak pertama dari tiga bersaudara. Setelah menyelesaikan pendidikan, Gibran memilih untuk terjun ke dunia bisnis, di mana ia mengawali karir sebagai pengusaha katering.
Mengawali Karir Bisnis Kuliner yang Sukses
Anteseden bisnis Gibran berakar dari usaha katering bernama Chilli Pari yang ia dirikan pada 2010 saat ayahnya menjabat sebagai Wali Kota Solo. Katering tersebut dikhususkan untuk berbagai jenis acara termasuk pernikahan dan kegiatan lainnya.
Selanjutnya, Gibran mengembangkan bisnis kulinernya dengan membuka usaha martabak yang dikenal dengan nama Markobar. Usaha ini mendapatkan perhatian luas dan berkembang pesat dengan memiliki banyak cabang di berbagai lokasi.
Keberhasilan Gibran dalam bisnis kuliner membuat namanya dikenal oleh publik, hingga ia menjelajah ke sektor lain. Bersama adiknya, Kaesang Pangarep, ia turut merintis bisnis di bidang minuman dan makanan lainnya, memperkuat citranya sebagai pengusaha muda yang sukses.
Langkah Awal di Dunia Politik
Gibran memulai langkah politiknya dengan mendaftar sebagai calon Wali Kota Solo pada pemilihan kepala daerah 2020. Keputusan ini muncul setelah ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang juga diusung oleh ayahnya.
Namun, langkahnya ke jenjang politik tidak tanpa tantangan. Di tengah dukungan yang kuat, muncul polemik terkait calon lain dari partai yang sama, namun dukungan dari ketua umum partai memperkuat posisinya dalam kontestasi tersebut.
Pada 26 Februari 2021, Gibran dilantik sebagai Wali Kota Solo, dan selama kepemimpinannya, ia mengerjakan proyek-proyek revitalisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas fasilitas publik di kotanya.
Perjalanan yang Penuh Tantangan di Jabatan Wali Kota
Saat menjabat, Gibran menghadapi berbagai tantangan, termasuk kritik mengenai statusnya sebagai anak presiden dan tudingan mengenai kekuasaan dynasty politik. Namun, ia tetap melanjutkan program-program pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Solo.
Salah satu prestasi yang diraihnya adalah membawa kota Solo menjadi tuan rumah beberapa agenda olahraga internasional, menambah nilai lebih bagi reputasi kota.
Di tengah kesuksesannya, dinamika politik tetap mengiringi langkahnya. Dengan segala prestasi yang telah diraih, tak bisa dipungkiri bahwa ia tetap berada di bawah sorotan publik dan media.
Kontroversi Membayangi Kesuksesannya dalam Pilpres 2024
Setelah menjabat wali kota, Gibran muncul sebagai kandidat pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Kontroversi kembali mewarnai perjalanan politiknya saat putusan MK mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden.
Pada 22 Oktober 2023, Gibran resmi diumumkan sebagai calon wakil presiden dan mengantarkan dirinya ke posisi yang lebih tinggi dalam pemerintahan. Kemenangan pasangan ini menandai pencapaian tertinggi dalam karier politiknya.
Namun, perjalanan Gibran tidak selalu mulus. Kontroversi tentang ijazahnya dan persyaratan pendidikan yang harus dipenuhi menjadi sorotan. Pelbagai tuntutan hukum mencuat terkait validitas dokumen pendidikan yang dimilikinya.
Keputusan Mengundurkan Diri sebagai Wakil Presiden
Saat isu pendidikan semakin menggulir, Gibran mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Meski ia mengklaim bahwa semua dokumen pendidikannya telah lengkap, publik tetap mempertanyakan legitimasi ijazahnya.
Pada 12 November, Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, yang juga dikirimkan kepada Presiden. Keputusan ini memicu debat di kalangan masyarakat dan anggota parlemen.
Pernyataan Gibran bahwa keputusan mundurnya tidak berkaitan dengan masalah ijazah menunjukkan bahwa ia ingin menjaga reputasinya, meskipun banyak yang merasa keputusan tersebut terkait dengan tekanan hukum yang dialaminya.
