Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengonfirmasi bahwa layanan keimigrasian tetap berjalan normal meskipun ada kasus hukum yang sedang berlangsung terkait dugaan pemerasan. Kasus ini melibatkan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) serta penerimaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyadari dampak kekhawatiran masyarakat mengenai masalah ini. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya penguatan internal agar proses pelayanan tetap tidak terganggu.
Hendarsam juga berkomitmen untuk menjaga hak-hak warga negara dalam mendapatkan layanan yang sesuai. Dia berjanji bahwa setiap langkah yang diambil akan bertujuan untuk memastikan pelayanan yang optimal dan tidak terganggu oleh situasi yang ada.
Kepastian Layanan Keimigrasian di Tengah Kasus Hukum
Dalam pernyataannya, Hendarsam menjelaskan bahwa meski ada masalah hukum, semua sistem pelayanan keimigrasian tetap beroperasi dengan baik. Baik layanan berbasis digital maupun tatap muka tetap bisa diakses oleh masyarakat tanpa penundaan.
Kementerian Kehakiman juga turut memberi dukungan penuh terhadap upaya KPK dalam pemberantasan korupsi. Mereka berharap masyarakat tetap tenang dan tidak khawatir akan dampak negatif dari proses yang sedang berlangsung.
“Layanan keimigrasian kami tetap berjalan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan,” lanjut Hendarsam. Hal ini menjadi harapan agar proses hukum tidak mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.
Langkah Taktis Pihak Imigrasi dalam Menangani Kasus Ini
Hendarsam menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah taktis dengan menonaktifkan sejumlah pejabat imigrasi yang terkena pemeriksaan oleh KPK. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka bisa fokus pada proses hukum yang dihadapi.
Tindakan ini diambil sebagai bentuk komitmen Ditjen Imigrasi terhadap penegakan hukum dan transparansi. “Kami menghargai usaha KPK dalam memberantas korupsi,” katanya.
Sebagai langkah perbaikan, Hendarsam juga telah mengangkat Pelaksana Harian untuk posisi yang kosong selama proses hukum. Hal ini bertujuan agar tidak ada kekosongan yang bisa menghambat layanan publik.
Detail Mengenai Kasus Pemerasan Terkait Layanan Imigrasi
KPK sedang memproses lima pejabat Ditjen Imigrasi yang terlibat dalam dugaan kasus pemerasan. Kasus ini mencuat setelah dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di beberapa lokasi, termasuk Jakarta.
Pejabat yang terlibat antara lain mantan Wakil Menteri dan Kepala Kantor Imigrasi. Mereka disangkakan melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hendarsam menjelaskan bahwa proses hukum berlangsung dengan ketat dan bertujuan untuk menegakkan keadilan. Seluruh elemen masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam menjaga integritas lembaga.
