Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat dan TP Posyandu, Tri Tito Karnavian, menekankan pentingnya penghargaan terhadap para kader dalam menjalankan tugas pemberdayaan masyarakat. Dalam sebuah acara di Denpasar, Bali, ia mengungkapkan bahwa kontribusi kader perlu didukung dengan pembinaan yang tepat dan penghargaan yang layak.
Tri menegaskan bahwa kader PKK melaksanakan tugas ini secara sukarela. Oleh karena itu, sistem denda untuk para kader yang tidak mencapai sasaran tugas, seperti pengumpulan sampah, harus dievaluasi agar tidak mengurangi semangat kesukarelaan dalam menjalankan program tersebut.
Peran Kader PKK dalam Pemberdayaan Masyarakat
Dalam pembukaan kegiatan sosialisasi tersebut, Tri menyatakan pentingnya penguatan pembinaan bagi kader PKK. Kader PKK memiliki tanggung jawab besar dalam pemberdayaan masyarakat dan harus mendapatkan dukungan, baik moral maupun material.
Ia juga mengingatkan bahwa tugas kader tidak hanya sebatas pengumpulan data atau program-program sosial, tetapi juga meliputi memberikan dukungan kepada korban kekerasan. Kader PKK perlu lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membantu korban kekerasan.
Dalam konteks ini, peran kader sangat vital karena mereka langsung berinteraksi dengan masyarakat. Namun, kesadaran hukum di dalam masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mereka tidak takut terlibat dalam proses hukum ketika membantu korban.
Kesadaran Hukum dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak
Tri mencatat bahwa banyak masyarakat enggan membantu korban kekerasan di ruang publik karena kekhawatiran terlibat dalam proses hukum. Oleh karena itu, penting untuk membangun rasa kepedulian dan dukungan terhadap korban.
Dalam sosialisasi tersebut, Tri menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak, yang seharusnya dimulai dari lingkungan keluarga. Anak berhak merasa aman di rumah tanpa adanya kekerasan.
Kader PKK juga diharapkan dapat membantu mencegah kekerasan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran akan hak-hak anak. Tindakan preventif ini sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.
Mendorong Registrasi Posyandu dan Peningkatan Kualitas Layanan
Tri juga mengapresiasi keberhasilan Provinsi Bali dalam pelaksanaan registrasi Posyandu melalui Sistem Informasi Posyandu (SIP). Bali menjadi wilayah pertama yang melakukan registrasi tersebut secara komprehensif.
Kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum untuk memberi penghargaan atas upaya daerah dalam memperkuat kelembagaan Posyandu. Diharapkan, melalui sistem ini, kualitas layanan Posyandu dapat ditingkatkan.
Ia mengatakan bahwa kegiatan ini adalah langkah penting untuk memperluas wawasan hukum para kader, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih dalam pencegahan kekerasan, serta memperkuat perlindungan bagi perempuan dan anak.
