Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah merekomendasikan pemerintah untuk menghentikan latihan dasar militer (Latsarmil) yang diadakan untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Rekomendasi ini muncul setelah sebuah insiden tragis di mana lima peserta dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia saat mengikuti program tersebut.
Koordinator Subkom Penegakan HAM, Pramono Ubaid Tantowi, menyatakan bahwa latihan seperti itu tidak seharusnya diterapkan untuk meningkatkan kompetensi manajer koperasi. Dia menekankan bahwa pelatihan yang lebih sesuai perlu berfokus pada penguatan manajerial dan kepemimpinan.
Menurut Pramono, kegiatan yang melibatkan pelatihan dasar kemiliteran tidak memberikan kontribusi langsung dalam mencapai tujuan tersebut. Lebih dari itu, insiden meninggalnya peserta menunjukkan betapa berbahayanya program itu jika tidak dikelola dengan benar.
Rekomendasi Komnas HAM untuk Pemerintah Terkait Pelatihan Militer
Pramono mengingatkan bahwa koperasi merupakan institusi yang seharusnya berorientasi pada pengelolaan usaha dan pelayanan kepada anggota. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas manajer koperasi seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang lebih holistik.
Komnas HAM telah meminta pemerintah untuk memberikan hak ganti rugi dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Negara berkewajiban untuk menyediakan mekanisme penyembuhan yang efektif bagi korban dan keluarganya.
Lebih lanjut, Komnas HAM mendorong agar proses hukum dijalankan terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Ini menjadi penting untuk memastikan keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan.
Tindakan Hukum dan Kewajiban Negara Terhadap Kematian Peserta
Komnas HAM juga merekomendasikan agar kepolisian segera melakukan autopsi forensik terhadap jenazah lima korban. Ini bertujuan untuk mendapatkan bukti ilmiah yang dapat menjelaskan penyebab kematian mereka dalam konteks latihan tersebut.
Pemerintah juga harus menjamin bahwa semua proses pelaksanaan penegakan hukum dilakukan secara transparan. Keluarga korban berhak untuk mengetahui kebenaran dan mendapatkan keadilan serta reparasi, sesuai dengan hak asasi manusia.
Pramono menegaskan komitmen Komnas HAM untuk terus memantau situasi ini serta menjalin komunikasi dengan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara dapat terjaga.
Korban dan Adanya Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Pramono turut menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya lima orang peserta SPPI. Program pelatihan tersebut melibatkan lebih dari 35.000 peserta dan direncanakan berlangsung selama 45 hari di berbagai lokasi di seluruh Indonesia.
Latihan termasuk bangun pagi dan kegiatan fisik yang intensif, yang berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Enam peserta yang meninggal dilaporkan menderita kondisi medis tertentu termasuk heat stroke dan henti jantung.
Penting untuk dicatat bahwa kematian mereka mengindikasikan adanya risiko kesehatan yang harus diperhatikan serius oleh penyelenggara program. Kewajiban tersebut mencakup penerapan standar keselamatan yang baik serta pengawasan yang intensif selama pelatihan.
