Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Diaz Hendropriyono, mengajak semua pihak, terutama perusahaan swasta, untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Kalimantan Barat. Upaya kolaboratif ini dianggap esensial untuk mencegah meluasnya kebakaran yang sudah menjadi masalah berulang di kawasan tersebut.
Diaz merinci bahwa perusahaan yang beroperasi di sekitar titik api harus terlibat dalam pembuatan sekat kanal. Hal ini penting tidak hanya untuk memudahkan pemadaman api, tetapi juga untuk mencegah kebakaran lebih lanjut di lahan yang rentan terbakar.
“Kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan satu langkah. Diperlukan sinergi antara pemerintah dan swasta, serta keterlibatan masyarakat untuk mengatasi bencana karhutla dengan lebih efektif,” ujar Wamen Diaz.
Peran Perusahaan Swasta dalam Penanganan Kebakaran Lahan
Pernyataan tersebut disampaikan Diaz saat melakukan tinjauan langsung ke lokasi kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, pada 23 Agustus 2026. Selama kunjungan, dia mengumpulkan sejumlah perusahaan swasta untuk mendiskusikan langkah-langkah yang perlu diambil dalam penanganan kebakaran lahan.
Dia menjelaskan bahwa pembangunan sekat kanal sangat diperlukan untuk mengatur aliran air agar lebih terfokus ke lahan gambut yang terbakar. Kebakaran di lahan gambut dapat menjalar ke lapisan yang lebih dalam, sehingga dibutuhkan pasokan air yang kontinyu untuk memadamkan api.
“Apabila gambut sudah terbakar, memadamkan api menjadi sangat sulit karena api dapat berada jauh di bawah permukaan. Oleh karena itu, kontribusi dari semua pihak, termasuk perusahaan swasta, sangat diharapkan,” ungkap Wamen Diaz.
Data Kebakaran Lahan di Kalimantan Barat
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat telah terdeteksi sejak awal tahun 2026. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah menunjukkan bahwa luas kebakaran lahan telah mencapai lebih dari 30.000 hektare sejak Januari hingga Juli 2026. Cuaca kering menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi ini.
Keberadaan kabut asap yang menyelimuti berbagai wilayah di Kalimantan Barat juga menjadi dampak serius bagi kesehatan masyarakat. Hal ini menambah urgensi penanganan kebakaran lahan secara komprehensif dan terkoordinasi.
Diaz menegaskan bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama dari semua stakeholder, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, untuk menangani kebakaran yang sering terjadi.
Pembagian Bantuan untuk Masyarakat Terdampak
Selama peninjauan, Diaz juga menyerahkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak kebakaran di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya. Bantuan tersebut mencakup alat pemadam kebakaran dan masker untuk melindungi warga dari kabut asap yang merugikan kesehatan.
Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta terlihat melalui penyerahan bantuan dari KLH/BPLH dan PT Antam Tbk. Yang menunjukkan kepedulian bersama untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana ini.
“Kami sangat mengapresiasi upaya semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penanganan kebakaran lahan. Dengan saling mendukung, kami harapkan dapat mengatasi masalah ini lebih efektif,” kata Diaz.
Komitmen Berkelanjutan dalam Penanganan Karhutla
Diaz menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan dari semua pihak untuk mencegah kebakaran lahan di masa mendatang. Pembangunan sekat kanal dan kerja sama lintas sektor menjadi kunci untuk meminimalkan risiko kebakaran. Selain itu, edukasi masyarakat tentang kebakaran lahan juga sangat penting.
Kehadiran berbagai perusahaan swasta dalam dialog dengan pemerintah menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Kerja sama ini diharapkan dapat mengarah pada solusi yang lebih terpadu dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
“Kami akan terus memonitor perkembangan dan perlu ada evaluasi berkala mengenai langkah-langkah yang diambil, agar hasilnya lebih optimal,” ucap Wamen Diaz.
