Di Sleman, DI Yogyakarta, muncul sebuah permasalahan serius yang melibatkan seorang perempuan lanjut usia bernama Lanjarsari (70 tahun). Ia terancam kehilangan aset berharga yang merupakan warisan suaminya, Komaridin, akibat dugaan praktik mafia tanah yang merugikan. Aset tersebut terdiri dari dua bidang tanah yang berada di Maguwoharjo dan Wedomartani, di mana sertifikat hak milik (SHM) diduga telah berpindah tangan tanpa sepengetahuan keluarga.
Persoalan ini mencuat ketika Lanjarsari dan keluarganya menerima surat peringatan dari bank yang menunjukkan bahwa sertifikat tanah tersebut telah diagunkan. Keluarga merasa bingung dan tidak pernah mengetahui adanya proses peralihan hak atas tanah yang memiliki nilai sangat penting bagi mereka.
Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (PBKH UAJY) turun tangan untuk memberikan dukungan hukum. Hal ini merupakan langkah penting bagi Lanjarsari dan keluarganya dalam mempertahankan hak atas tanah yang seharusnya mereka miliki.
Proses Hukum dan Dukungan Hukum yang Diterima Lanjarsari dan Keluarga
Kepala PBKH UAJY, Hengky Widhi Antoro, menjelaskan bahwa kliennya mengalami kerugian akibat dugaan perbuatan melawan hukum terkait peralihan hak atas dua bidang tanah yang awalnya tercatat atas nama suaminya. Tanah pertama berlokasi di Maguwoharjo dengan luas 471 meter persegi, sedangkan tanah kedua terletak di Wedomartani seluas 274 meter persegi.
Informasi mengenai permasalahan ini terungkap ketika Lanjarsari menerima surat peringatan dari bank pada tanggal 7 Mei 2024. Pada saat itu, keluarga baru menyadari bahwa kedua sertifikat hak milik tersebut telah dijadikan agunan oleh pihak yang tidak dikenal. Kejadian ini jelas menimbulkan kegelisahan dan pertanyaan besar bagi keluarga.
Keluarga Lanjarsari menemukan kejanggalan dalam surat peringatan tersebut, karena surat itu ditujukan kepada seorang pria berinisial PW, yang diketahui adalah kenalan suaminya semasa hidup. Hal ini menimbulkan kesan bahwa ada yang tidak beres, terutama mengingat Lanjarsari dan keluarganya tidak pernah dilibatkan dalam proses peralihan hak atas tanah ini.
Indikasi Penipuan dan Kerjasama yang Tidak Transparan
Pihak keluarga kemudian menyusun fakta-fakta yang mengarah pada dugaan penipuan. Dinilai dari keterangan Hengky, hubungan antara almarhum Komaridin dan PW dibentuk atas dasar kepercayaan dalam kerjasama usaha. Namun, skema ini ternyata membawa dampak buruk, di mana sertifikat tanah milik Komaridin dipinjam oleh PW tanpa pelepasan hak yang jelas.
Terdapat dokumen pernyataan yang diteken oleh PW, di mana ia menyatakan tidak akan menggunakan tanah tersebut tanpa izin. Namun, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, di mana tanah tersebut digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Keluarga merasa bahwa dokumen tersebut tidak memberikan keuntungan kepada mereka, malah malah merugikan.
Menurut keterangan Hengky, dari kerjasama ini, keluarga Komaridin hanya menerima aliran dana sebesar Rp400 ribu setiap bulan selama 15 kali, namun pembayaran tersebut telah terhenti. Kerjasama ini jelas menunjukkan adanya ketidakadilan dan kemungkinan praktik penipuan yang harus diusut lebih lanjut.
Usaha Keluarga dalam Menuntut Kembali Hak
Lanjarsari memiliki kenangan pahit ketika PW meminjam sertifikat tanah. Ia mengingat bahwa PW berjanji akan mengembalikan sertifikat tersebut dengan segera untuk keperluan usaha. Namun, janji itu tak kunjung ditepati, dan Lanjarsari kerap mencari PW untuk menagihnya. Ironisnya, hingga kini sertifikat tersebut tak kunjung kembali kepada mereka.
Keluarga sangat berharap agar sertifikat tersebut bisa kembali ke tangan mereka selaku ahli waris yang sah. Lanjarsari dengan tegas menyatakan bahwa harapannya adalah agar sertifikat itu kembali ke pemiliknya yang asli. Tanah tersebut bukan sekadar aset, melainkan juga simbol warisan dan kebanggaan keluarga.
Atas dasar semua masalah yang dihadapi, keluarga Lanjarsari telah melaporkan perkara ini ke Polda DIY. Melalui Pendampingan PBKH UAJY, mereka berharap proses hukum dapat membenahi ketidakadilan yang terjadi, dan membawa pelakunya ke jalur hukum. Nomor laporan yang diajukan adalah LP/B/411/VII/2026/SPKT.
Respons Pihak Berwenang terhadap Kasus Ini
Dari pihak kepolisian, informasi yang diterima menyatakan bahwa kasus ini sudah resmi dilaporkan dan saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Ditreskrimum Polda DIY. Kasubbid Penmas Polda DIY, AKBP Verena SW, mengonfirmasi bahwa pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan serius.
Serangkaian penyelidikan diharapkan dapat membuka tabir dari dugaan praktik mafia tanah yang telah berlangsung. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan agar kasus ini dapat menjadi contoh untuk mencegah terulangnya situasi serupa di masa mendatang.
Keluarga Lanjarsari, dengan pendampingan hukum yang kuat, kini berharap mendapatkan keadilan. Proses hukum yang panjang memang tidak mudah, tetapi ketekunan dan harapan untuk menemukan kembali hak atas aset yang telah lama mereka miliki menjadi motivasi untuk terus berjuang.
