Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana di Sumatra mengajukan proposal peningkatan dana bantuan untuk rumah yang mengalami kerusakan berat. Dari Rp60 juta, usulan baru meminta kenaikan menjadi Rp80 juta per unit. Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan hunian para penyintas bencana, memberikan mereka tempat tinggal yang lebih aman dan layak.
Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali rumah-rumah yang hancur, tetapi juga pada meningkatkan kualitas hunian yang akan dibangun. Dengan dukungan finansial yang lebih besar, diharapkan masyarakat dapat segera pindah ke tempat tinggal yang lebih nyaman dan aman dari risiko bencana.
Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang berlangsung di kantor kementerian terkait, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyatakan fokus tambahan bantuan akan terarah pada dua skema pembangunan hunian permanen. Dua skema tersebut meliputi huntap in-situ yang dibangun di tempat yang sama dengan lokasi semula dan huntap ex-situ mandiri yang didirikan di lokasi yang lebih aman.
Meningkatkan Kualitas Hunian Permanen bagi Penyintas Bencana
Pembangunan huntap in-situ ditargetkan untuk 8.000 unit, sementara huntap ex-situ mandiri juga diharapkan mencakup sekitar 8.000 unit. Dengan demikian, totalnya mencapai 16.000 unit yang direncanakan. Namun, saat ini sekitar 14.500 unit sudah diajukan dan terdaftar di BNPB berdasarkan data dari kepala daerah setempat.
Suharyanto menjelaskan bahwa pengusulan penyesuaian nilai bantuan menjadi Rp80 juta didasarkan pada kenaikan harga material bangunan serta komitmen pemerintah untuk meningkatkan standar hunian bagi penyintas. Tambahan dana senilai Rp20 juta per unit rencananya akan digunakan untuk meningkatkan kualitas fisik bangunan dan menyediakan fasilitas yang lebih memadai.
Peningkatan itu mencakup berbagai elemen penting, mulai dari pemasangan keramik di seluruh ruangan, plaster dinding yang lebih halus, hingga penambahan teras. Dengan adanya tambahan anggaran tersebut, diharapkan hunian para penyintas dapat memenuhi standar kelayakan dan menjadi lebih fungsional.
Memastikan Standar Kelayakan Hunian yang Lebih Baik
Saat ini, standar bantuan yang berlaku sebesar Rp60 juta tidak mencakup beberapa elemen penting seperti keramik dan plafon. Oleh karena itu, Suharyanto mengungkapkan bahwa dengan adanya penambahan dana, semua ruangan di rumah penyintas akan dilengkapi dengan keramik serta dilengkapi dengan plafon dan teras yang nyaman. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penyintas.
Dari total unit yang diperlukan, sekitar 800 unit huntap telah masuk tahap pengerjaan. BNPB juga berkomitmen untuk terus mempercepat pembangunan baik huntap in-situ maupun ex-situ mandiri di tiga provinsi yang terdampak bencana. Kejelasan dalam pelaksanaan akan menjadi prioritas agar semua pihak terlibat dapat berfungsi secara optimal.
Menyusul usulan kenaikan bantuan ini, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan dukungannya. Ia menilai perubahan ini sebagai langkah penting yang dapat mempercepat pemulihan hunian warga yang terdampak bencana.
Mekanisme Pendanaan untuk Pembangunan Hunian Permanen
Karnavian menyoroti bahwa pembangunan huntap, baik in-situ maupun ex-situ, memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan lokasi pembangunan yang tersebar di berbagai titik. Oleh karena itu, Satgas PRR mengusulkan penggunaan mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB.
Mekanisme ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan dalam pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi tanpa adanya kendala administrasi yang berat.
Tito menambahkan bahwa kehadiran Dana Siap Pakai akan memungkinkan BNPB untuk melakukan penyesuaian dan klarifikasi dengan lebih cepat. Sebab, setiap daerah memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda dalam proses pembangunan hunian bagi penyintas.
