Baru-baru ini, foto Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden menarik perhatian publik setelah diturunkan di Ruang Badan Anggaran DPRD Jawa Barat. Insiden ini terjadi pada hari Kamis, 12 November, ketika foto tersebut diketahui dalam posisi terbalik setelah dicopot dari dinding.
Acara tersebut berlangsung saat audiensi yang diadakan oleh aliansi masyarakat sipil di DPRD. Buky Wibawa, Ketua DPRD Jawa Barat, mengaku tidak memiliki pengetahuan mengenai insiden tersebut.
“Tidak ada instruksi untuk menurunkan atau membalik foto Gibran,” kata Buky. Ia menyatakan bahwa ia terkejut ketika foto Wakil Presiden tersebut menjadi sorotan dan memunculkan tuduhan mengenai etika pimpinan DPRD.
Konteks Audiensi dan Penerimaan Aspirasi Masyarakat
Menurut Buky, audiensi merupakan kesempatan bagi DPRD untuk terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Sebagai lembaga yang mewakili rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan suara masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat.
“Setiap kali ada permohonan audiensi, kami selalu siap menerima,” tambahnya. Pimpinan sering kali hadir untuk memastikan dialog terjadi dengan baik.
Surat permohonan dari aliansi masyarakat sipil Jawa Barat diterima sehari sebelum berita pengunduran diri Wakil Presiden. Dalam surat tersebut terdapat sejumlah tuntutan yang ingin mereka sampaikan kepada DPRD.
Setelah audiensi, para peserta menginginkan foto bersama. Namun, Buky yang berada di pinggir tidak menyadari ada yang membawa foto Gibran dan menempatkannya dalam posisi terbalik.
“Saya tidak tahu bahwa foto tersebut dibalik, karena posisi saya di pinggir,” katanya memperjelas situasinya saat itu.
Tindakan DPRD dan Permintaan Klarifikasi
Buky menjelaskan rencana untuk meminta klarifikasi resmi kepada aliansi masyarakat sipil melalui koordinatornya. Dia menekankan pentingnya transparansi dalam peristiwa ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman lebih lanjut.
“Kami akan bersurat untuk meminta penjelasan terhadap tindakan tersebut,” ujarnya. DPRD berkomitmen untuk segera mendapatkan penjelasan dari pihak terkait.
Dia menambahkan bahwa mereka tidak ingin insiden seperti ini terulang di masa depan. Klarifikasi diperlukan agar DPRD tetap menjaga reputasi dan kehormatan lembaganya.
“Mudah-mudahan, pihak yang terlibat dapat memberikan jawaban secepatnya,” lanjutnya. Hal ini penting agar semua pihak merasa diakomodasi dan tidak terjadi salah pengertian.
Pandangan Gubernur terhadap Insiden Ini
Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, juga memberikan pendapat mengenai insiden tersebut. Ia menyatakan bahwa kejadian ini sangat disayangkan dan menyoroti pentingnya etika dalam ekspresi politik.
“Penyampaian sikap politik adalah hak demokrasi,” ujar Dedi. Namun, ia menekankan bahwa kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab dan adab berdemokrasi.
Ia berpendapat bahwa pencopotan foto di kantor pemerintahan harus dilakukan dengan prosedur yang benar. Pelanggaran terhadap mekanisme ini dapat memicu masalah lebih lanjut.
Dedi juga merasa bahwa cara penyimpanan foto Gibran yang terbalik tidak mencerminkan sikap profesional. Ia berharap hal ini bisa menjadi perhatian bersama untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
“Ketua DPRD sudah memberikan klarifikasi, namun penting untuk memperhatikan etika dalam mengambil tindakan,” ungkapnya. Dedi juga meminta pernyataan terbuka dari kelompok masyarakat yang terlibat dalam insiden ini.
