Mantan Staf Khusus Menteri Agama periode 2019-2024 Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, mengungkapkan bahwa ia diminta Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, untuk mengatur pemenang penyedia katering haji. Permintaan yang mencurigakan ini berkaitan dengan pengumpulan fee, di mana uang tersebut diduga dimaksudkan untuk kepentingan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Pernyataan Ishfah tersebut disampaikan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Pengakuan ini memicu banyak pertanyaan mengenai transparansi dalam pengadaan layanan haji, serta keterlibatan pejabat publik dalam praktik-praktik yang merugikan keuangan negara.
Sebelumnya, Ishfah mengajukan berbagai pertanyaan terkait jeda waktu tertentu, yang melibatkan permintaan ‘uang kurma’ dan ‘uang sajadah’ untuk Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR pada kunjungan kerja ke Arab Saudi. Hal tersebut menunjukkan adanya indikasi potensi korupsi dalam penyelenggaraan haji ini.
Permintaan untuk Mengatur Layanan Katering Haji
Ishfah menjelaskan bahwa sebelum MoU tercapai, dia sempat berbincang dengan Hilman Latief, saksi dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dalam diskusi tersebut, Ishfah mencurahkan hati mengenai uang dinas yang digunakannya untuk memenuhi kebutuhan anggota Panja.
Dari situ, terkuak permintaan dari Marwan Dasopang untuk mengatur dapur yang akan menang dalam proses pengadaan katering untuk haji 2024. Pengaturan ini diduga diiringi dengan arahan untuk memungut sejumlah uang setelah pemenang ditentukan.
Selanjutnya, Ishfah juga menanyakan pada Hilman, apakah ia ingat mengenai pengaturannya, namun Hilman mengaku lupa. Ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa kesaksian yang diberikan tidak sepenuhnya mencerminkan kebenaran, menambah lapisan kompleksitas hingga ke titik kepercayaan terhadap sistem pengadaan yang ada.
Kaitannya dengan Pemindahan Pejabat di Kementerian Agama
Dalam kesaksian lebih lanjut, Hilman mengungkapkan perihal pemindahan Rizky Fisa Abadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Perizinan, ke posisi Kasubdit Katering Haji. Keputusan ini disampaikan atas arahan Ishfah yang bersumber dari Yaqut, menyoroti dinamika di internal Kementerian Agama.
Hilman menjelaskan, pemindahan ini tidak berjalan mulus, karena Rizky Fisa dianggap belum siap untuk posisi baru tersebut, yang menjadi sorotan. Ini menandakan bahwa pemilihan pejabat penting dalam pengelolaan jasa haji tidak semestinya didasarkan pada pelaksanaan permintaan individu saja.
Fakta bahwa Hilman merasa perlu memberikan masukan negatif tentang Rizky Fisa menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh Kementerian dalam memastikan individu yang tepat untuk posisi strategis. Diskusi yang lebih mendalam dengan para pimpinan lain juga tidak menjamin perubahan atau pemindahan yang lebih baik.
Kasus Dugaan Korupsi yang Melibatkan Beberapa Pihak
Selain kesaksian terkait pengaturan katering, perkara ini melibatkan beberapa nama lain, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Para terdakwa dituduh merugikan keuangan negara dengan nilai mencapai Rp622 miliar, berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Kasus ini menyoroti adanya celah serius dalam pengawasan anggaran serta prosedur pengadaan di Kementerian Agama. Dengan sejumlah individu terlibat, ini menggarisbawahi betapa pentingnya sistem transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan dana publik.
Perkara ini melibatkan empat terdakwa kunci dan lebih dari 300 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Isu ini membutuhkan perhatian serius dari semua pihak untuk menghentikan praktik yang dapat merusak citra dan integritas institusi pemerintah.
