Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya bagi kelompok yang berada dalam posisi rentan. Dalam rangka itu, ia menginstruksikan seluruh jajaran Reserse Kriminal (Reskrim) untuk berperan aktif menciptakan rasa aman dan memberikan keadilan melalui penegakan hukum yang tegas.
Dalam sambutannya di pembukaan rapat kerja teknis (rakernis) reskrim, yang berlangsung di Aula Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada 7 Mei, Kapolri menggarisbawahi penegakan hukum sebagai salah satu prioritas utama yang harus terus dilakukan. Ia menegaskan bahwa semua anggota harus memahami tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan keadilan bagi masyarakat.
“Ini menunjukkan komitmen kita untuk melaksanakan penegakan hukum yang menjadi perhatian khusus pemerintah, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat,” ungkap Sigit. Dengan demikian, semua anggota Reskrim didorong untuk aktif dalam menjalankan tugas mereka.
Pentingnya Penegakan Hukum yang Efektif di Tengah Tantangan Kejahatan
Sigit juga mengingatkan bahwa rakernis ini merupakan upaya untuk memperkuat penegakan hukum di tengah tantangan kejahatan yang kian beragam dan kompleks. Dengan kemajuan teknologi, moda operandi kejahatan juga semakin berkembang, sehingga penguatan sumber daya manusia (SDM) mutlak diperlukan.
Dalam konteks ini, Sigit menekankan bahwa peningkatan kolaborasi antar aparat penegak hukum merupakan kunci untuk optimalkan penegakan hukum sesuai dengan kebijakan pemerintah. Menurutnya, rakernis kali ini merupakan langkah strategis untuk mengembangkan profesionalisme dan kemampuan SDM di kalangan anggota.
Tantangan Kejahatan Transnasional dan Pentingnya Adaptasi Hukum
Kapolri selanjutnya menyoroti perkembangan kejahatan transnasional yang lebih canggih, yang banyak memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk mencapai tujuannya. Keberadaan celah hukum baru yang muncul akibat perkembangan ini, semakin mempertegas perlunya adaptasi dalam penegakan hukum.
Sigit menjelaskan bahwa KUHP dan KUHAP yang baru menjadi pedoman penting dalam menerapkan prinsip restorative justice. “Hal ini juga perlu dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh anggota agar penegakan hukum semakin adil,” ujarnya.
Penyesuaian paradigma penegakan hukum yang diusulkan diharapkan mampu menghasilkan keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan restoratif. Ini adalah inti dari keberlanjutan hukum yang demokratis dan responsif terhadap perubahan masyarakat.
Collaborasi Antara Polri dan Kementerian Komunikasi dalam Keamanan Digital
Dalam rakernis tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang diambil Polri dalam memperkuat keamanan ruang digital. Kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Polri dinilai sangat penting dalam menghadapi tantangan kejahatan berbasis digital yang semakin meluas.
Meutya mencatat bahwa dalam era digitalisasi, berbagai bentuk kejahatan seperti penipuan online dan judi daring semakin banyak terjadi. Oleh karena itu, pemerintahan berupaya untuk menciptakan terobosan baru dalam penanganannya.
Pemerintah berharap agar ke depan, kolaborasi lintas lembaga semakin diperkuat, terutama untuk menangani isu-isu sensitif seperti judi online, penipuan digital, serta kejahatan yang menyasar anak-anak dan kelompok rentan. Dengan demikian, tindakan preventif bisa lebih efektif di lapangan.
