Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang lebih dikenal sebagai Gus Ipul, mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat berpotensi menambah lebih dari 32 ribu siswa untuk tahun ajaran 2026-2027. Ini adalah langkah signifikan dalam upaya pemerintahan untuk meningkatkan akses pendidikan di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika Gus Ipul mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam peninjauan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali. Jika proyeksi ini tercapai, jumlah total siswa yang terdaftar di Sekolah Rakyat akan mencapai lebih dari 45 ribu di tahun ajaran mendatang.
“Tahun 2025-2026 terdapat lebih dari 15 ribu siswa Sekolah Rakyat yang sudah terdaftar, dan untuk tahun 2026-2027, ada alokasi tambahan 32 ribu siswa. Dengan demikian, total keseluruhan pada tahun mendatang akan lebih dari 45 ribu,” ujar Gus Ipul dalam laporannya.
Peningkatan Jumlah Siswa Sekolah Rakyat di Seluruh Indonesia
Gus Ipul menjelaskan bahwa jumlah siswa di Sekolah Rakyat akan terus meningkat, seiring dengan pembangunan gedung permanen di berbagai daerah. Pemerintah bahkan pada tahun ajaran 2027-2028 menargetkan untuk mencapai 100 ribu siswa di Sekolah Rakyat.
Menurut Gus Ipul, saat ini terdapat kegiatan open house yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan agar calon siswa dan orang tua dapat melihat langsung proses pembelajaran yang berlangsung di Sekolah Rakyat.
Calon siswa yang dapat bergabung di Sekolah Rakyat tidak melalui pendaftaran terbuka, melainkan dijangkau langsung oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo, terutama untuk siswa yang berasal dari keluarga yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Proses Seleksi dan Kriteria Siswa Sekolah Rakyat
Gus Ipul menegaskan bahwa proses seleksi untuk memasuki Sekolah Rakyat dilakukan melalui verifikasi data yang ketat. Di sini, pemerintah melarang keras segala bentuk pungutan biaya dan titipan dari siapa pun.
“Setiap anak yang ingin bersekolah di Sekolah Rakyat harus melalui proses yang bersih, tanpa suap-menyuap,” tegasnya. Ini adalah bagian dari komitmen untuk menciptakan pendidikan yang adil dan merata bagi setiap anak di Indonesia.
Pemerintah juga menemukan banyak anak-anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun berisiko putus sekolah. Data ini diperoleh melalui penjangkauan yang dilakukan untuk memastikan akses pendidikan bagi semua anak.
Menanggulangi Masalah Perundungan dan Kekerasan di Sekolah Rakyat
Untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, pemerintah menerapkan kebijakan yang tegas terhadap perundungan, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual di Sekolah Rakyat. Ini menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan pendidikan di institusi tersebut.
Gus Ipul menegaskan bahwa perundungan dan segala bentuk intoleransi tidak akan ditoleransi. Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan ditindak tegas dan pelakunya akan dikeluarkan dari sekolah.
