Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan demonstrasi yang mengungkapkan berbagai tuntutan mendesak di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan, Makassar. Aksi ini mencerminkan keprihatinan mereka terhadap kondisi pemerintahan yang dinilai tidak memadai dan melemahkan tata kelola yang ada.
Koordinator aksi, Muhammad Rafli Tanqa, menyatakan bahwa masyarakat kini menghadapi berbagai kesulitan ekonomi dan ketidakpastian hukum. Selain itu, lemahnya pemberantasan korupsi dan minimnya partisipasi publik dalam kebijakan juga turut menjadi sorotan yang mengundang kegelisahan di kalangan rakyat.
Dalam pernyataannya, Rafli menggarisbawahi pentingnya pemerintahan untuk lebih responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Hal ini termasuk perlunya evaluasi terhadap kebijakan yang diambil oleh kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Desakan untuk Penyelesaian Masalah Ekonomi dan Hukum
HMI Badan Koordinasi Cabang (BADKO) Sulsel menyampaikan tuntutan agar pemerintah secepatnya menangani persoalan ekonomi yang tak kunjung usai. Mereka menegaskan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai alat hukum untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
Pernyataan tersebut tercermin dalam ungkapan anggota HMI yang menegaskan urgensi perundangan ini untuk melindungi kepentingan negara. Mereka berharap RUU tersebut mampu menjadi instrumen yang efektif dalam memulihkan kerugian finansial negara.
Dalam konteks ini, demonstran juga menyuarakan penolakan terhadap program Koperasi Merah Putih (KMP). Mereka melihat adanya potensi gangguan terhadap kemandirian desa yang selama ini diharapkan bisa terwujud melalui kelembagaan ekonomi lokal.
Pengawasan terhadap Dugaan Korupsi dalam Program Sosial
HMI BADKO Sulsel berfokus pada dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), terutama yang terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pernyataan mereka, HMI mengisyaratkan adanya kemungkinan praktik korupsi tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di kabupaten dan kota.
Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini. Proses hukum diharapkan dapat berjalan transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang dibiarkan.
Demonstran mengingatkan bahwa pengawasan yang ketat sangat penting untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar akibat praktik korupsi. Mereka berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah dan aparat terkait dalam menangani kasus ini.
Stabilitas Ekonomi dan Perlindungan Terhadap Aktivis
Massa HMI dalam aksinya juga menekankan pentingnya langkah konkret untuk menstabilkan kondisi ekonomi nasional. Mereka meminta pemerintah untuk menjaga nilai tukar rupiah agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah kondisi di lapangan yang semakin sulit.
Selain itu, mereka menyerukan penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, dan jurnalis yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Teguran ini menunjukkan keinginan mereka untuk menciptakan suasana yang lebih demokratis dan terbuka bagi diskusi publik.
HMI menekankan bahwa suasana yang kondusif bagi kebebasan berpendapat sangat vital dalam menjamin kelangsungan demokrasi di Indonesia. Hal ini juga berkaitan erat dengan keinginan mereka untuk melihat perbaikan nyata dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
