Pimpinan Provinsi Komentar tentang Usulan Mengubah Jabar Menjadi Tatar Sunda

Wacana mengenai perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda kembali mencuat di tengah perhatian publik. Hal ini mencerminkan dinamika berbagai pendapat yang rela beradu di ruang publik, menciptakan diskursus yang menarik dan penuh makna bagi masyarakat.

Dalam audiensi yang diadakan antara Komisi I DPRD Jawa Barat dan kelompok pengusul, muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Dukungan dan kritik mengemuka seiring dengan pemerintah yang dinilai tidak lepas dari tanggung jawab sosial yang lebih besar.

Kritik terhadap usulan ini datang terutama dari pegiat budaya, akademisi, dan masyarakat umum. Mereka berargumen bahwa fokus pemerintah seharusnya teralih ke masalah-masalah mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih fundamental bagi masyarakat.

Proses Berlanjut: Tanggapan dari Wakil Gubernur

Menanggapi situasi ini, Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan memilih untuk tidak memberikan penilaian langsung. Dia menegaskan bahwa usulan tersebut masih dalam proses dan sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur Dedi Mulyadi.

Erwan juga mengingatkan bahwa semua pihak harus menghormati mekanisme yang ada. Ia berharap masyarakat diberikan ruang untuk mengungkapkan pandangannya tanpa perlu menciptakan ketegangan yang tidak perlu.

“Saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Gubernur, karena memang Pak Gubernur yang punya kebijakan,” ucap Erwan. Pernyataan ini menunjukkan sikap nuansa kolaboratif dalam menjawab isu sensitif.

Sejarah dan Identitas dalam Wacana Pergantian Nama

Maju ke tahap legislasi, usulan ini tidak lepas dari akar sejarah yang dalam. Mantan Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, mengungkapkan bahwa seluruh fraksi mendukung proses ini setelah banyak pertemuan sebelumnya.

Guru Besar Universitas Padjadjaran, Ganjar Kurnia, meyakini bahwa perubahan nama ke Tatar Sunda membawa makna historis yang penting. Menurutnya, ini adalah langkah untuk menyelamatkan identitas budaya Sunda yang mulai terpinggirkan oleh modernitas.

Wilayah Tatar Sunda sendiri dalam catatan sejarah dulunya mencakup daerah yang sangat luas. Dari Banten hingga Tegal, identitas ini sangat kuat dan perlu diakui kembali di era kini. Usulan tersebut bertujuan untuk mengembalikan pengakuan tersebut dalam konteks administratif.

Reaksi Masyarakat: Antara Dukungan dan Penolakan

Reaksi masyarakat terhadap perubahan ini terbelah. Beberapa mendukung langkah ini sebagai pengakuan terhadap sejarah dan budaya mereka, sementara lainnya kecewa karena fokus pemerintah dianggap tidak pada isu dasar yang lebih mendesak.

Dalam wawancara lebih lanjut, sekelompok tokoh budaya dari Pantura mengkritik bahwa alih-alih melakukan perubahan nama, sebaiknya pemerintah menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan sosial yang lebih mendasar. Pendapat ini mencerminkan keresahan yang ada di kalangan masyarakat.

Sebagai solusi, beberapa pihak berharap pemerintah bisa memperhatikan kedua aspek ini secara bersamaan. Mempertahankan identitas sambil juga mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan bisa menjadi jalan tengah yang baik.