Tag: RUU

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, baru-baru ini ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Penunjukan ini merupakan hasil kesepakatan antara pimpinan DPR RI dan ...

Rapat pleno Badan Legislasi DPR baru-baru ini menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dibawa ke rapat paripurna. Kesepakatan ini merupakan langkah penting untuk mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan di Indonesia dan mendapatkan ...

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, mengungkapkan bahwa perwakilan buruh telah mengajukan sebelas tuntutan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. ...

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, baru-baru ini menyatakan dukungan partainya untuk pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Pernyataan ini diungkapkan dalam konteks komitmen partai untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi ...

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah membuat komitmen penting terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Mereka berjanji akan mengesahkan undang-undang tersebut paling lambat pada 15 Desember 2026, sebuah langkah yang ...

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-undang Perampasan Aset akan selesai pada bulan Desember 2026. Proses pembahasan RUU ini diperkirakan memakan waktu sekitar delapan minggu, di mana berbagai ...

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR memberikan perhatian serius terhadap nomenklatur yang berkaitan dengan RUU tentang masyarakat adat. Dalam perumusan ini, terdapat dua istilah yang mencuat, yaitu RUU Masyarakat Hukum Adat ...

Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menegaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset tidak pernah ditolak oleh pihaknya. Ia membantah isu yang beredar di media sosial mengenai penolakan DPR terhadap RUU tersebut, ...

Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional menekankan pentingnya RUU Hukum Perdata Internasional agar lebih adaptif terhadap dinamika hukum antar negara yang semakin kompleks. Inisiatif ini diangkat dalam rapat dengar pendapat umum yang ...

Komisi II DPR mengungkapkan bahwa mereka belum menerima persetujuan dari pimpinan DPR untuk memulai pembahasan resmi mengenai revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ini merupakan langkah penting dalam ...